PM Israel Benjamin Netanyahu: Krisis Reformasi Peradilan Tak akan Jadi Perang Saudara
loading...
Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu. Foto/sputnik
A
A
A
TEL AVIV - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu tidak percaya krisis sosial-ekonomi yang sedang berlangsung di negara itu, dapat meningkat menjadi perang saudara.
Krisis itu dipicu reformasi peradilan yang kontroversial. Potensi perang saudara itu dikhawatirkan oleh presiden Israel.
"Tidak akan ada perang saudara, saya jamin itu," tegas Netanyahu kepada media dalam wawancara Senin (31/7/2023).
Dia menambahkan, "Ketika debu mereda, orang akan melihat bahwa demokrasi Israel telah diperkuat dan tidak melemah. Dan saya pikir ketakutan orang, bahwa itu telah terjadi, dipicu, dicambuk, akan mereda dan mereka akan melihat Israel sama demokratisnya seperti sebelumnya, bahkan lebih demokratis."
Perdana menteri menyatakan reformasi yudisial, yang diusulkan oleh pemerintahnya, “memberikan koreksi atas ketidakseimbangan dalam demokrasi Israel, di mana yudikatif merebut semua kekuasaan cabang eksekutif dan legislatif."
Pada Maret, setelah berbulan-bulan upaya sia-sia mencapai kompromi pada reformasi peradilan antara koalisi yang berkuasa dan oposisi, Presiden Israel Isaac Herzog mengatakan krisis tersebut, jika tidak diselesaikan, dapat menyebabkan "perang saudara yang nyata".
Sejak Januari, Israel dicengkeram protes massa yang dipicu reformasi tersebut. Banyak pihak melihat reformasi itu sebagai upaya pemerintah mengurangi pertanggungjawabannya di hadapan Mahkamah Agung.
Penyelenggara memperkirakan beberapa aksi unjuk rasa mengumpulkan lebih dari 500.000 peserta. Protes sering disertai dengan penahanan, penutupan jalan dan bentrokan dengan polisi.
Pada 24 Juli, parlemen Israel mengesahkan undang-undang yang merupakan komponen kunci dari reformasi peradilan Netanyahu.
Krisis itu dipicu reformasi peradilan yang kontroversial. Potensi perang saudara itu dikhawatirkan oleh presiden Israel.
"Tidak akan ada perang saudara, saya jamin itu," tegas Netanyahu kepada media dalam wawancara Senin (31/7/2023).
Dia menambahkan, "Ketika debu mereda, orang akan melihat bahwa demokrasi Israel telah diperkuat dan tidak melemah. Dan saya pikir ketakutan orang, bahwa itu telah terjadi, dipicu, dicambuk, akan mereda dan mereka akan melihat Israel sama demokratisnya seperti sebelumnya, bahkan lebih demokratis."
Perdana menteri menyatakan reformasi yudisial, yang diusulkan oleh pemerintahnya, “memberikan koreksi atas ketidakseimbangan dalam demokrasi Israel, di mana yudikatif merebut semua kekuasaan cabang eksekutif dan legislatif."
Pada Maret, setelah berbulan-bulan upaya sia-sia mencapai kompromi pada reformasi peradilan antara koalisi yang berkuasa dan oposisi, Presiden Israel Isaac Herzog mengatakan krisis tersebut, jika tidak diselesaikan, dapat menyebabkan "perang saudara yang nyata".
Sejak Januari, Israel dicengkeram protes massa yang dipicu reformasi tersebut. Banyak pihak melihat reformasi itu sebagai upaya pemerintah mengurangi pertanggungjawabannya di hadapan Mahkamah Agung.
Penyelenggara memperkirakan beberapa aksi unjuk rasa mengumpulkan lebih dari 500.000 peserta. Protes sering disertai dengan penahanan, penutupan jalan dan bentrokan dengan polisi.
Pada 24 Juli, parlemen Israel mengesahkan undang-undang yang merupakan komponen kunci dari reformasi peradilan Netanyahu.
Lihat Juga :
