China Perketat Kontrol Ekspor Drone, Diduga Dipakai dalam Perang Ukraina

BEIJING - Pemerintah China mengumumkan rezim kontrol ekspor selama dua tahun untuk drone sipil dan komponen yang dapat digunakan untuk keperluan militer.

Beberapa media melaporkan pembatasan itu kemungkinan dimaksudkan untuk mengekang penyebaran drone di medan perang di Ukraina.

Pengumuman itu dikeluarkan bersama oleh beberapa badan pemerintah pada Senin (31/7/2023). Dua pemberitahuan terpisah merinci drone komersial dan muatan mana yang akan memerlukan lisensi ekspor mulai 1 September.

Peraturan tersebut berlaku untuk UAV yang dapat terbang di atas cakrawala operator, memiliki daya tahan minimal 30 menit, dan berat lepas landas lebih dari 7 kg.

Hal yang sama berlaku untuk kapal robot yang dapat menurunkan muatannya atau dirancang untuk mengakomodasi muatan yang tidak resmi.

Lisensi akan diperlukan untuk mengekspor mesin berkinerja tinggi tertentu, kamera yang mampu mentransmisikan sinyal dari jarak lebih dari 50 km, stasiun kontrol yang dapat mengemudikan lebih dari sepuluh drone secara bersamaan, dan muatan anti-drone.

Kontrol juga berlaku untuk laser pengukur jarak, kamera inframerah, dan kamera sudut pandang dengan spesifikasi yang melebihi ambang batas tertentu.

Pemerintah mengeluarkan larangan khusus ekspor drone sipil jika dimaksudkan untuk “kegiatan teroris atau tujuan militer.”



Seorang juru bicara Kementerian Perdagangan China menyatakan komitmen Beijing untuk “menjaga keamanan global dan stabilitas regional,” dan menegaskan kembali penentangan pemerintah terhadap persenjataan pesawat sipil.