Hari Ini, Prancis Akan Evakuasi Warga Negaranya dan UE dari Niger

PARIS - Prancis akan mengevakuasi warga negaranya dan Eropa dari Niger, mulai hari ini, Selasa (1/8/2023). Hal itu diumumkan Kementerian Luar Negeri Prancis beberapa hari setelah junta mmiliter merebut kekuasaan di negara Afrika barat itu.

Penggulingan Presiden Mohamed Bazoum pada Rabu lalu - pengambilalihan militer ketujuh dalam waktu kurang dari tiga tahun di Afrika Barat dan Tengah - telah mengirimkan gelombang kejutan di seluruh wilayah, mengadu mantan sekutu Barat Niger dengan orang-orang seperti Rusia dan pemimpin junta lainnya di wilayah tersebut.

Bekas kekuatan kolonial Prancis telah menempatkan pasukan di wilayah itu selama satu dekade untuk membantu melawan pemberontakan Islam, tetapi beberapa penduduk setempat mengatakan mereka ingin mantan penguasa kolonial itu berhenti mencampuri urusan mereka.

Pada hari Minggu, para pendukung junta membakar bendera Prancis dan menyerang kedutaan Prancis di ibu kota Niger, Niamey, yang mendorong polisi menembakkan gas air mata sebagai tanggapan.



“Mengingat situasi di Niamey, kekerasan terhadap kedutaan kami kemarin lusa dan fakta bahwa ruang udara ditutup dan warga negara kami tidak dapat pergi dengan cara mereka sendiri, Prancis sedang mempersiapkan evakuasi warganya dan warga Eropa (lainnya) yang ingin meninggalkan negara itu," kata Kementerian Luar Negeri Prancis dalam sebuah pernyataan.

"Evakuasi akan dimulai hari ini," katanya seperti dilansir dari Reuters.

Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna mengatakan kepada BFM TV pada Senin malam bahwa protes di depan kedutaan dan tuduhan berikutnya bahwa Prancis menembak kerumunan - yang disangkalnya - memiliki semua unsur destabilisasi yang biasa, dengan cara Rusia-Afrika.

Pekan lalu kepala kelompok tentara bayaran Wagner Rusia, Yevgeny Prigozhin, menyambut kudeta di Niger, dan mengatakan pasukannya tersedia untuk memulihkan ketertiban.

Kremlin mengatakan pada hari Senin bahwa situasi di Niger "menyebabkan keprihatinan serius" dan menyerukan agar segera kembali ke tatanan konstitusional.