Lama Berseteru, Hamas-Fatah Beri Sinyal Rekonsiliasi

KAIRO - Pertemuan pemimpin politik Palestina yang saling berseteru di Mesir telah memutuskan untuk membentuk sebuah komite rekonsiliasi intra-Palestina.

Presiden Mahmoud Abbas dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh bertemu untuk pembicaraan tatap muka yang jarang terjadi pada hari Minggu di kota pesisir El Alamein, Mesir, bersama dengan perwakilan dari sebagian besar faksi politik Palestina.

Upaya rekonsiliasi terbaru bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara pemerintah paralel Hamas di Jalur Gaza yang diblokade dan Otoritas Palestina – yang dikendalikan oleh gerakan Fatah – yang mengelola wilayah yang dikelola Palestina di Tepi Barat yang diduduki.

“Saya menganggap pertemuan sekretaris jenderal faksi Palestina hari ini sebagai langkah pertama dan penting dalam melanjutkan dialog kami, yang kami harap akan mencapai tujuan yang diinginkan secepat mungkin,” kata Abbas dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan tersebut seperti dilansir dari Al Jazeera, Senin (31/7/2023).

Presiden berusia 87 tahun itu mengumumkan pembentukan sebuah komite untuk melanjutkan dialog, mengakhiri perpecahan dan mencapai persatuan nasional Palestina.

“Kita harus kembali ke satu negara, satu sistem, satu hukum dan satu tentara yang sah,” seru Abbas.

Pernyataan selanjutnya dari Abbas mengatakan dia berharap pertemuan yang akan datang segera di Mesir untuk mengumumkan kepada rakyat Palestina akhir dari perpecahan 17 tahun dan kembalinya persatuan nasional Palestina.

Sebelumnya, menurut peserta pertemuan tersebut, Haniyeh meminta Abbas untuk mengakhiri kolaborasi keamanan dengan Israel dan penangkapan politik.



Pemimpin Hamas itu juga mengatakan parlemen baru yang inklusif harus dibentuk atas dasar pemilu demokratis yang bebas.

Hamas memenangkan pemilihan legislatif terakhir Palestina pada tahun 2006, tetapi menjadi penguasa de facto di Jalur Gaza setahun kemudian setelah merebut kendali dari Fatah, yang telah mencoba kudeta pendahuluan untuk menggantikan pemerintah yang dipimpin Hamas. Pertempuran sengit terjadi selama beberapa minggu, mengakibatkan Hamas berkuasa atas daerah kantong pantai sementara Fatah – partai dominan di Otoritas Palestina – menjalankan pemerintahan sendiri secara terbatas di Tepi Barat yang diduduki.

Haniyeh juga menyerukan restrukturisasi Organisasi Pembebasan Palestina, lembaga payung yang mempromosikan negara Palestina. PLO mencakup sebagian besar faksi politik Palestina, tetapi bukan Hamas atau Jihad Islam.

Terkait hal itu, Abbas mengatakan PLO adalah satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina.

“Tidak diperbolehkan bagi warga Palestina mana pun untuk meragukan organisasi ini dan program nasional dan politiknya,” kata Abbas.

“Sebaliknya, perlu untuk melindunginya dengan suara bulat, karena itu dianggap sebagai salah satu keuntungan terpenting rakyat kita,” imbuhnya.

Dia juga menyerukan perlawanan rakyat yang damai, sementara Haniyeh menggembar-gemborkan perlawanan menyeluruh.

Terakhir kali kedua pemimpin bertemu secara resmi adalah Juli lalu di Aljazair, setelah jeda lima tahun.

Ilmuwan politik Palestina Moukhaimer Abu Saada mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa pembentukan komite itu bukanlah alasan untuk dirayakan.



“Cara terbaik untuk membunuh sesuatu adalah dengan membentuk komite untuk itu,” katanya, berbicara dari Gaza.

Dia mengatakan dia meragukan langkah itu akan menghasilkan kemajuan menuju mengakhiri perpecahan atau menetapkan tanggal pemilu Palestina.

Abbas dan Haniyeh bergabung dengan ketua faksi lain, kecuali Jihad Islam Palestina (PIJ) dan dua kelompok lainnya.

PIJ telah membuat pembebasan tahanan yang ditahan oleh pasukan keamanan Otoritas Palestina sebagai syarat pengiriman perwakilan ke El Alamein.

Khaled al-Batsh, seorang pemimpin PIJ, mengatakan kelompok itu mengharapkan tanggapan dari Mahmoud Abbas atas keluhan dan seruan untuk pembebasan anggotanya yang ditahan di Tepi Barat yang diduduki.

“Kami dikejutkan oleh serangan keamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap pejuang perlawanan,” katanya.

Pertemuan hari Minggu terjadi di tengah kebangkitan kekerasan dalam konflik Israel-Palestina, khususnya di Tepi Barat, yang diduduki Israel sejak perang Timur Tengah 1967.

Lebih dari 200 warga Palestina telah dibunuh oleh pasukan Israel tahun ini saja.

Para pejabat telah memperingatkan bahwa 2023 akan menjadi tahun paling mematikan bagi warga Palestina di Tepi Barat sejak PBB mulai melacak kematian pada 2005.