4 Dekade Berkuasa, PM Kamboja Hun Sen Mundur

PHNOM PENH - Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, salah satu pemimpin terlama di dunia, pada hari Rabu mengatakan ia akan mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan kepada putra sulungnya setelah hampir empat dekade memimpin pemerintahan garis keras.

Mantan kader Khmer Merah itu telah menjalankan pemerintahan sejak 1985, melenyapkan semua kelompok oposisi terhadap kekuasaannya, dengan partai oposisi dilarang, penantang dipaksa melarikan diri dan menahan mereka yang melakukan kebebasan berekspresi.

Partai Rakyat Kamboja (CPP) yang dipimpinnya menang telak dalam pemilihan pada hari Minggu lalu tanpa keberadaan kelompok oposisi yang berarti, mengumpulkan 82 persen suara, membuka jalan bagi suksesi dinasti untuk putra sulungnya yang oleh beberapa kritikus telah dibandingkan dengan Korea Utara (Korut).

"Saya ingin meminta pengertian dari masyarakat saat saya mengumumkan bahwa saya tidak akan melanjutkan sebagai perdana menteri," kata pria berusia 70 tahun itu dalam siaran khusus di televisi pemerintah seperti dikutip dari Channel News Asia, Kamis (27/7/2023).

Otoritas pemilu Kamboja telah mendiskualifikasi secara teknis sebelum pemilihan satu-satunya penantang serius, Partai Cahaya Lilin, dan CPP diharapkan memenangkan semua kuris kecuali lima kursi majelis rendah.

Pemerintah Kamboja memuji 84,6 persen jumlah pemilih sebagai bukti "kedewasaan demokrasi" negara itu, tetapi kekuatan Barat termasuk Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE) mengutuk pemilihan itu karena tidak bebas dan tidak adil.

Baca Juga: Ketua BKSAP DPR RI Wakili Parlemen ASEAN Jelaskan Hasil Pengawasan Pemilu Kamboja

Parlemen Kamboja yang baru terpilih akan bersidang pada 21 Agustus mendatang dan kabinet baru akan dilantik keesokan harinya.

Hun Sen sejatinya telah menyerahkan kekuasaan kepada putranya selama satu setengah tahun, dan pria berusia 45 tahun itu memainkan peran utama dalam kampanye pemungutan suara hari Minggu lalu.

Tetapi pemimpin yang akan lengser itu telah memperjelas bahwa dia masih berniat untuk menggunakan pengaruhnya, bahkan setelah dia mundur, menepis anggapan bahwa negara dapat mengubah arah.

Di bawah Hun Sen, Kamboja telah merapat ke Beijing, mendapat manfaat dari investasi besar China dan proyek infrastruktur, termasuk pembangunan kembali pangkalan angkatan laut yang telah mengkhawatirkan Washington.

China menyambut pemilu Kamboja pada hari Minggu, dengan Presiden Xi Jinping mengirim Hun Sen pesan ucapan selamat secara pribadi.

Tetapi banjir uang China telah membawa masalah, termasuk banyaknya kasino dan operasi penipuan online yang dikelola oleh pekerja yang diperdagangkan dalam kondisi yang memprihatinkan.

Baca Juga: 4 Alasan Pemilu Kamboja Disebut sebagai Penobatan daripada Pesta Demokrasi

Kritikus mengatakan pemerintahannya juga ditandai dengan perusakan lingkungan dan korupsi yang mengakar.

Kamboja menempati peringkat 150 dari 180 dalam indeks persepsi korupsi Transparency International. Di Asia, hanya Myanmar dan Korea Utara yang berperingkat lebih rendah.

Kelompok hak asasi manusia menuduh Hun Sen menggunakan sistem hukum untuk menghancurkan setiap oposisi terhadap pemerintahannya - termasuk para aktivis dan pemimpin serikat pekerja yang menyusahkan serta politisi.

Puluhan politisi oposisi telah dihukum dan dipenjara selama masa kekuasaannya dan undang-undang diubah menjelang pemilihan hari Minggu dengan menjadikan meminta pemilih untuk merusak surat suara sebagai tindakan ilegal.

Lima hari sebelum pemungutan suara, pihak berwenang Kamboja melarang tokoh oposisi Sam Rainsy yang diasingkan untuk mencalonkan diri selama 25 tahun karena mendesak orang untuk membatalkan surat suara mereka.

Pemimpin oposisi Kem Sokha pada bulan Maret dihukum karena pengkhianatan dan dijatuhi hukuman 27 tahun penjara atas dugaan rencana untuk menggulingkan pemerintahan Hun Sen. Dia saat ini menjalani hukumannya di bawah tahanan rumah.

Baca Juga: Tidak Ada Oposisi, PM Terlama di Asia Ini Dipastikan Perpanjang Kekuasaan