Swedia Tidak Memiliki Kemauan Politik untuk Melarang Pembakaran Alquran

STOCKHOLM - Ada kemauan politik yang terbatas di Swedia untuk melarang pembakaran Alquran yang telah mengganggu sebagian besar dunia Muslim dan itu akan rumit untuk dilakukan bahkan jika ada dukungan untuk tindakan semacam itu. Itu diungkapkan para ahli mengenai lemahnya tindakan hukum dan aspek legalitas dalam pelarangan pembakaran Alquran.

Kedutaan Besar Swedia di Baghdad diserbu dan dibakar oleh para pendukung ulama Syiah Muqtada al-Sadr untuk mengantisipasi pembakaran kitab suci umat Islam di luar Kedutaan Besar Irak di Stockholm, yang terbaru dari beberapa tindakan serupa di Swedia dalam beberapa tahun terakhir.

Irak kemudian menarik kuasa usahanya di Stockholm dan Swedia mengatakan telah memindahkan sementara staf kedutaan dan operasinya dari Bagdad ke Swedia untuk alasan keamanan.

Undang-undang Swedia, politik saat ini, dan tradisi sosial membuat insiden semacam itu tidak mungkin dihentikan dalam waktu dekat.

Pengadilan Swedia telah memutuskan bahwa polisi tidak dapat menghentikan pembakaran kitab suci. Sementara dua pembakaran Alquran terbaru dapat diuji di pengadilan untuk menghasut kebencian, secara luas diyakini bahwa tindakan tersebut dilindungi oleh undang-undang kebebasan berbicara yang luas dari konstitusi.

Untuk mengubah konstitusi adalah proses panjang yang membutuhkan pemungutan suara di parlemen, kemudian pemilihan umum, dan kemudian pemungutan suara lagi di parlemen.



Meski begitu, pemerintah Perdana Menteri Ulf Kristersson mengatakan pekan lalu akan memeriksa apakah ada alasan untuk mengubah UU Ketertiban Umum untuk memungkinkan polisi menghentikan pembakaran Alquran, di tengah kekhawatiran keamanan nasional.

Isu pembakaran Alquran berpotensi membahayakan aksesi Swedia ke NATO. Presiden Turki Tayyip Erdogan sebelumnya telah memperingatkan bahwa Swedia tidak akan diterima ke dalam aliansi militer jika pembakaran Alquran terjadi di sana.

Turki, bersama Hungaria, sejauh ini telah menahan tawaran Swedia - diluncurkan setelah invasi Rusia ke Ukraina - meskipun Erdogan mengatakan awal bulan ini bahwa ia akan mengirim aplikasi NATO negara Nordik ke parlemen.