Malaysia Serukan Reformasi Serius di PBB Seiring Meningkatnya Tantangan Dunia

Salah satu hambatan utama dalam reformasi PBB adalah struktur birokrasi yang rumit dan proses pengambilan keputusan yang lambat.

Dengan 193 negara anggota, setiap keputusan penting memerlukan persetujuan dari sejumlah besar negara, yang sering kali mengakibatkan keputusan yang terlambat atau bahkan terhambat.

Reformasi perlu melibatkan penyederhanaan struktur birokrasi dan pengambilan keputusan yang lebih efisien.

Selain itu, PBB tergantung pada kontribusi finansial dari negara-negara anggota untuk menjalankan operasinya.

Namun, banyak negara anggota yang mengalami keterbatasan keuangan atau tidak memenuhi kewajiban keuangannya secara tepat waktu.

Hal ini dapat mempengaruhi kinerja PBB dalam menjalankan mandatnya. Reformasi perlu melibatkan peningkatan keuangan yang stabil dan berkelanjutan, serta pemerataan kontribusi negara anggota.

Tak hanya itu, reformasi total PBB membutuhkan konsensus global dari semua negara anggota. Namun, terdapat perbedaan pendapat dan kepentingan di antara negara-negara tersebut, yang dapat menghambat kemajuan dalam reformasi.

Beberapa negara mungkin enggan untuk mengorbankan kepentingan nasional mereka dalam mendukung perubahan yang substansial dalam struktur dan kebijakan PBB.

Penting untuk membangun dialog dan kerjasama yang lebih kuat untuk mencapai kesepakatan bersama.

Sementara itu, Dewan Keamanan PBB, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, memiliki lima anggota tetap dengan kekuatan veto.