Malaysia Serukan Reformasi Serius di PBB Seiring Meningkatnya Tantangan Dunia
Kamis, 06 Juli 2023 - 13:23 WIB
loading...
Markas pusat PBB di New York, AS. Foto/sputnik
A
A
A
BAKU - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perlu menjalani reformasi kritis agar efektif karena dunia sedang menghadapi tantangan serius.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Malaysia Zambry Abd Kadir menyerukan hal itu pada Rabu (5/7/2023).
“PBB membutuhkan reformasi serius, dan ketika dunia menghadapi tantangan serius, reformasi itu dapat berguna,” ungkap dia dalam pidatonya pada sesi Biro Koordinasi Gerakan Non-Blok di Baku.
“Malaysia juga prihatin dengan meningkatnya pernyataan dan tindakan kebencian, seperti pembakaran Al-qur’an di Swedia, di seluruh dunia,” ujar dia.
Menlu Malaysia juga menunjuk ancaman keamanan di Laut China Selatan.
Gerakan Non-Blok (GNB) adalah organisasi internasional yang mendedikasikan dirinya untuk mewakili kepentingan dan aspirasi negara-negara berkembang.
Sebagai lembaga internasional yang memiliki tujuan mulia untuk menjaga perdamaian dan kerjasama internasional, PBB memiliki peran penting dalam menjawab tantangan global.
Baca juga: Eks Presiden Rusia Medvedev Ungkap Cara Konflik Ukraina Berakhir dalam Hitungan Hari
Namun, dalam beberapa dekade terakhir, ada panggilan yang semakin kuat untuk melakukan reformasi total terhadap PBB.
Meskipun reformasi adalah proses yang kompleks dan menantang, ada beberapa hambatan yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan tersebut.
Salah satu hambatan utama dalam reformasi PBB adalah struktur birokrasi yang rumit dan proses pengambilan keputusan yang lambat.
Dengan 193 negara anggota, setiap keputusan penting memerlukan persetujuan dari sejumlah besar negara, yang sering kali mengakibatkan keputusan yang terlambat atau bahkan terhambat.
Reformasi perlu melibatkan penyederhanaan struktur birokrasi dan pengambilan keputusan yang lebih efisien.
Selain itu, PBB tergantung pada kontribusi finansial dari negara-negara anggota untuk menjalankan operasinya.
Namun, banyak negara anggota yang mengalami keterbatasan keuangan atau tidak memenuhi kewajiban keuangannya secara tepat waktu.
Hal ini dapat mempengaruhi kinerja PBB dalam menjalankan mandatnya. Reformasi perlu melibatkan peningkatan keuangan yang stabil dan berkelanjutan, serta pemerataan kontribusi negara anggota.
Tak hanya itu, reformasi total PBB membutuhkan konsensus global dari semua negara anggota. Namun, terdapat perbedaan pendapat dan kepentingan di antara negara-negara tersebut, yang dapat menghambat kemajuan dalam reformasi.
Beberapa negara mungkin enggan untuk mengorbankan kepentingan nasional mereka dalam mendukung perubahan yang substansial dalam struktur dan kebijakan PBB.
Penting untuk membangun dialog dan kerjasama yang lebih kuat untuk mencapai kesepakatan bersama.
Sementara itu, Dewan Keamanan PBB, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, memiliki lima anggota tetap dengan kekuatan veto.
Ini berarti bahwa keputusan penting dapat diblokir oleh salah satu dari kelima anggota tetap tersebut, meskipun mayoritas anggota Dewan Keamanan mendukungnya.
Reformasi perlu melibatkan evaluasi kembali kekuatan veto dan mencari cara untuk meningkatkan kewajaran dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan Dewan Keamanan PBB.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Malaysia Zambry Abd Kadir menyerukan hal itu pada Rabu (5/7/2023).
“PBB membutuhkan reformasi serius, dan ketika dunia menghadapi tantangan serius, reformasi itu dapat berguna,” ungkap dia dalam pidatonya pada sesi Biro Koordinasi Gerakan Non-Blok di Baku.
“Malaysia juga prihatin dengan meningkatnya pernyataan dan tindakan kebencian, seperti pembakaran Al-qur’an di Swedia, di seluruh dunia,” ujar dia.
Menlu Malaysia juga menunjuk ancaman keamanan di Laut China Selatan.
Gerakan Non-Blok (GNB) adalah organisasi internasional yang mendedikasikan dirinya untuk mewakili kepentingan dan aspirasi negara-negara berkembang.
Sebagai lembaga internasional yang memiliki tujuan mulia untuk menjaga perdamaian dan kerjasama internasional, PBB memiliki peran penting dalam menjawab tantangan global.
Baca juga: Eks Presiden Rusia Medvedev Ungkap Cara Konflik Ukraina Berakhir dalam Hitungan Hari
Namun, dalam beberapa dekade terakhir, ada panggilan yang semakin kuat untuk melakukan reformasi total terhadap PBB.
Meskipun reformasi adalah proses yang kompleks dan menantang, ada beberapa hambatan yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan tersebut.
Salah satu hambatan utama dalam reformasi PBB adalah struktur birokrasi yang rumit dan proses pengambilan keputusan yang lambat.
Dengan 193 negara anggota, setiap keputusan penting memerlukan persetujuan dari sejumlah besar negara, yang sering kali mengakibatkan keputusan yang terlambat atau bahkan terhambat.
Reformasi perlu melibatkan penyederhanaan struktur birokrasi dan pengambilan keputusan yang lebih efisien.
Selain itu, PBB tergantung pada kontribusi finansial dari negara-negara anggota untuk menjalankan operasinya.
Namun, banyak negara anggota yang mengalami keterbatasan keuangan atau tidak memenuhi kewajiban keuangannya secara tepat waktu.
Hal ini dapat mempengaruhi kinerja PBB dalam menjalankan mandatnya. Reformasi perlu melibatkan peningkatan keuangan yang stabil dan berkelanjutan, serta pemerataan kontribusi negara anggota.
Tak hanya itu, reformasi total PBB membutuhkan konsensus global dari semua negara anggota. Namun, terdapat perbedaan pendapat dan kepentingan di antara negara-negara tersebut, yang dapat menghambat kemajuan dalam reformasi.
Beberapa negara mungkin enggan untuk mengorbankan kepentingan nasional mereka dalam mendukung perubahan yang substansial dalam struktur dan kebijakan PBB.
Penting untuk membangun dialog dan kerjasama yang lebih kuat untuk mencapai kesepakatan bersama.
Sementara itu, Dewan Keamanan PBB, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, memiliki lima anggota tetap dengan kekuatan veto.
Ini berarti bahwa keputusan penting dapat diblokir oleh salah satu dari kelima anggota tetap tersebut, meskipun mayoritas anggota Dewan Keamanan mendukungnya.
Reformasi perlu melibatkan evaluasi kembali kekuatan veto dan mencari cara untuk meningkatkan kewajaran dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan Dewan Keamanan PBB.
(sya)
Lihat Juga :
