PBB Peringatkan Kekerasan di Tepi Barat Tak Terkendali, Kritik Pos Pemukim Baru
Minggu, 25 Juni 2023 - 05:30 WIB
loading...
A
A
A
Disebutkan bahwa ini adalah tambahan dari, "Lingkungan (permukiman) baru yang didirikan Dewan Regional Mateh Binyamin antara (permukiman) Ma'aleh Levona dan Eli, dan kembalinya para pemukim ke pos terdepan Evyatar."
Tentara Israel sebelumnya mengumumkan evakuasi pos terdepan ini pada pertengahan 2021 dan menganggapnya sebagai zona militer.
Pekan lalu, pemerintah Israel memutuskan memberikan kendali atas persetujuan perencanaan pembangunan di permukiman Tepi Barat kepada Menteri Keuangan Smotrich, ekstremis pendukung gerakan permukiman.
Menurut The Times of Israel, keputusan tersebut, yang mulai berlaku segera, "Secara dramatis mempercepat dan memudahkan proses perluasan permukiman Tepi Barat yang ada dan secara surut melegalkan beberapa pos terdepan ilegal."
"Berdasarkan ketentuan resolusi yang diubah, menteri hanya perlu memberikan persetujuannya satu kali, atau maksimal dua kali dalam keadaan tertentu, untuk memajukan rencana induk, yang berarti prosesnya dapat maju jauh lebih cepat," tambah surat kabar itu.
Menurut pernyataan gerakan Peace Now (organisasi non-pemerintah sayap kiri), sekitar 700.000 pemukim tinggal di 146 permukiman dan 146 pos terdepan yang dibangun di atas tanah Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur yang diduduki.
PBB menganggap aktivitas permukiman Israel ilegal dan menyerukan, dengan sia-sia, untuk penghentian mereka. PBB memperingatkan bahwa ini mengancam dasar solusi dua negara.
Tentara Israel sebelumnya mengumumkan evakuasi pos terdepan ini pada pertengahan 2021 dan menganggapnya sebagai zona militer.
Pekan lalu, pemerintah Israel memutuskan memberikan kendali atas persetujuan perencanaan pembangunan di permukiman Tepi Barat kepada Menteri Keuangan Smotrich, ekstremis pendukung gerakan permukiman.
Menurut The Times of Israel, keputusan tersebut, yang mulai berlaku segera, "Secara dramatis mempercepat dan memudahkan proses perluasan permukiman Tepi Barat yang ada dan secara surut melegalkan beberapa pos terdepan ilegal."
"Berdasarkan ketentuan resolusi yang diubah, menteri hanya perlu memberikan persetujuannya satu kali, atau maksimal dua kali dalam keadaan tertentu, untuk memajukan rencana induk, yang berarti prosesnya dapat maju jauh lebih cepat," tambah surat kabar itu.
Menurut pernyataan gerakan Peace Now (organisasi non-pemerintah sayap kiri), sekitar 700.000 pemukim tinggal di 146 permukiman dan 146 pos terdepan yang dibangun di atas tanah Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur yang diduduki.
PBB menganggap aktivitas permukiman Israel ilegal dan menyerukan, dengan sia-sia, untuk penghentian mereka. PBB memperingatkan bahwa ini mengancam dasar solusi dua negara.
(sya)
Lihat Juga :
