PBB Peringatkan Kekerasan di Tepi Barat Tak Terkendali, Kritik Pos Pemukim Baru

NEW YORK - Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk memperingatkan pada Jumat (23/6/2023) bahwa kekerasan di Tepi Barat berisiko meluap di luar kendali.

Menurut Turk, situasi tak terkendali itu didorong retorika politik yang keras dan eskalasi penggunaan persenjataan militer canggih oleh Israel.

"Pembunuhan dan kekerasan terbaru ini, bersama dengan retorika yang menghasut, hanya akan mendorong orang Israel dan Palestina semakin dalam ke jurang yang dalam," ungkap Turk dalam pernyataan di situs web Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sejak Senin, Tepi Barat utara telah menyaksikan eskalasi yang mengakibatkan kematian sekitar 20 orang, kebanyakan warga Palestina.

Terjadi juga penggerebekan oleh pasukan Israel dan serangan pemukim Israel serta warga Palestina. Ini meningkatkan jumlah korban tewas menjadi lebih dari 200 orang karena serangan, konfrontasi, dan operasi militer.

"Israel harus segera mengatur ulang kebijakan dan tindakannya di Tepi Barat yang diduduki sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional, termasuk melindungi dan menghormati hak untuk hidup," desak Volker.

"Sebagai kekuatan pendudukan, Israel juga memiliki kewajiban di bawah hukum humaniter internasional untuk memastikan ketertiban dan keamanan publik di Wilayah Palestina yang diduduki. Agar kekerasan ini berakhir, pendudukan harus diakhiri," tegas dia.



Volker menambahkan, "Di semua sisi, orang-orang dengan kekuatan politik mengetahui hal ini dan harus segera mengambil langkah untuk mewujudkannya."

Sementara itu, pemukim Israel telah membangun tujuh pos terluar permukiman di tanah Palestina di Tepi Barat yang diduduki, Anadolu Agency mengutip laporan media Israel.

Yedioth Ahronoth dari Israel mengungkapkan pada Jumat, "Kemarin (Kamis), setidaknya tujuh pos terdepan ilegal didirikan di Yudea dan Samaria (nama alkitabiah untuk Tepi Barat) dalam beberapa jam, dengan sepengetahuan kepemimpinan politik dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu."

Pada Rabu, Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich setuju membangun 1.000 unit rumah baru di permukiman Eli di Tepi Barat tengah, dengan dalih, "Menanggapi penembakan di permukiman yang sama."

Pada Selasa, permukiman Eli menyaksikan serangan penembakan yang menewaskan empat pemukim dan melukai empat orang lainnya, yang dilakukan oleh dua pria Palestina bersenjata yang ditembak mati pasukan Israel.

Surat kabar itu menambahkan, "Kemarin, sejak dini hari, lima pos baru didirikan secara ilegal di permukiman Givat Haroeh, Givat Harel, Immanuel (utara) dan Tekoa (tengah), dan lain-lain."

Disebutkan bahwa ini adalah tambahan dari, "Lingkungan (permukiman) baru yang didirikan Dewan Regional Mateh Binyamin antara (permukiman) Ma'aleh Levona dan Eli, dan kembalinya para pemukim ke pos terdepan Evyatar."

Tentara Israel sebelumnya mengumumkan evakuasi pos terdepan ini pada pertengahan 2021 dan menganggapnya sebagai zona militer.

Pekan lalu, pemerintah Israel memutuskan memberikan kendali atas persetujuan perencanaan pembangunan di permukiman Tepi Barat kepada Menteri Keuangan Smotrich, ekstremis pendukung gerakan permukiman.

Menurut The Times of Israel, keputusan tersebut, yang mulai berlaku segera, "Secara dramatis mempercepat dan memudahkan proses perluasan permukiman Tepi Barat yang ada dan secara surut melegalkan beberapa pos terdepan ilegal."

"Berdasarkan ketentuan resolusi yang diubah, menteri hanya perlu memberikan persetujuannya satu kali, atau maksimal dua kali dalam keadaan tertentu, untuk memajukan rencana induk, yang berarti prosesnya dapat maju jauh lebih cepat," tambah surat kabar itu.

Menurut pernyataan gerakan Peace Now (organisasi non-pemerintah sayap kiri), sekitar 700.000 pemukim tinggal di 146 permukiman dan 146 pos terdepan yang dibangun di atas tanah Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur yang diduduki.

PBB menganggap aktivitas permukiman Israel ilegal dan menyerukan, dengan sia-sia, untuk penghentian mereka. PBB memperingatkan bahwa ini mengancam dasar solusi dua negara.