PBB: Pemerintahan Taliban Tak Akan Diakui Jika Batasi Hak Perempuan Afghanistan

Jum'at, 23 Juni 2023 - 02:42 WIB
loading...
PBB: Pemerintahan Taliban...
Pemerintaha Taliban tidak akan diakui dunia internasional jika tetap membatasi hak kaum perempuan. FOTO/Reuters
A A A
KABUL - Utusan PBB untuk Afghanistan memperingatkan penguasa Taliban di negara itu, bahwa pengakuan internasional sebagai pemerintah sah negara itu "hampir tidak mungkin" terwujud, kecuali mereka mencabut pembatasan yang ketat terhadap pendidikan dan pekerjaan perempuan dan anak perempuan.

Roza Otunbayeva mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB, bahwa Taliban telah meminta untuk diakui oleh PBB dan 192 negara anggota lainnya. “Tetapi, pada saat yang sama mereka bertindak melawan nilai-nilai utama yang dinyatakan dalam Piagam PBB,” ujar Otunbayeva, seperti dikutip dari AP.

Baca juga: Taliban Kecam Laporan AS Tentang Meningkatnya Ancaman di Afghanistan

“Saya blak-blakan tentang hambatan yang mereka buat untuk diri mereka sendiri dengan keputusan dan pembatasan yang telah mereka berlakukan, khususnya terhadap perempuan dan anak perempuan,” urai Otunbayeva dalam diskusi regulernya dengan Taliban.

Taliban merebut kekuasaan di Afghanistan pada Agustus 2021, ketika pasukan AS dan NATO menarik diri dari negara itu pada minggu-minggu terakhir setelah perang selama dua dekade.

Keputusan kelompok itu yang membatasi partisipasi anak perempuan dan perempuan telah berdampak pada bantuan asing ke negara itu, yang warganya menghadapi krisis kemanusiaan terbesar di dunia.

Taliban awalnya menjanjikan aturan yang lebih moderat daripada selama masa pertama mereka berkuasa dari tahun 1996 hingga 2001, tetapi mulai memberlakukan pembatasan pada perempuan dan anak perempuan segera setelah pengambilalihan tahun 2021.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Taliban Larang Warga...
Taliban Larang Warga Afghanistan Gunakan Ponsel Pintar, Jika Nekat Bakal Dihancurkan
Pakistan Gelar Serangan...
Pakistan Gelar Serangan Udara di Afghanistan, 13 Orang Tewas
Jerman Gagal Peroleh...
Jerman Gagal Peroleh Kursi di Dewan Keamanan PBB untuk Pertama Kali
Jerman Gagal Rebut Kursi...
Jerman Gagal Rebut Kursi DK PBB untuk Pertama Kalinya
Israel dan Rusia Masuk...
Israel dan Rusia Masuk Blacklist PBB terkait Kekerasan Seksual dalam Konflik, Zionis Murka
Hukum Baru Taliban:...
Hukum Baru Taliban: Diamnya Gadis Perawan Berarti Persetujuan untuk Menikah
WSIS Prizes 2026 PBB:...
WSIS Prizes 2026 PBB: Dua Program Digitalisasi Kemendikdasmen Diakui Dunia
Kematian Akibat Wabah...
Kematian Akibat Wabah Ebola di RD Kongo Tembus 200 Orang
Trump Sebut Aset Iran...
Trump Sebut Aset Iran Akan Dikendalikan AS, Ini Respons Keras Teheran
Rekomendasi
Pengacara Sony Sonjaya...
Pengacara Sony Sonjaya Sayangkan Permohonan JC Ditolak Kejagung
Legal Standing Belum...
Legal Standing Belum Lengkap, Sidang Perdana Gugatan Bonatua Terhadap KPU-Rektor UGM Ditunda
Mantan Kapolres Bima...
Mantan Kapolres Bima Terima Dana dari Bandar Narkoba, Pengacara: Tuduhan Mengada-ada
Berita Terkini
Pilot F-15 AS: Serangan...
Pilot F-15 AS: Serangan Drone Iran Membentuk Formasi Ubur-ubur
Menlu AS Jual Kesepakatan...
Menlu AS Jual Kesepakatan Damai dengan Iran ke Negara-negara Arab
Israel Anggap Turki...
Israel Anggap Turki Lebih Berbahaya Dibandingkan Iran
Trump Kecam Pemungutan...
Trump Kecam Pemungutan Suara Senat untuk Batasi Kewenangannya dalam Perang Iran
10 Mata-mata Perang...
10 Mata-mata Perang Dingin yang Tak Pernah Takut Mati
Senat AS Sahkan Resolusi...
Senat AS Sahkan Resolusi Penghentian Perang Iran, Pukulan Telak bagi Trump
Infografis
Intelijen: Ukraina Akan...
Intelijen: Ukraina Akan Lenyap jika Tak Setuju Gencatan Senjata
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved