Pertama Kalinya, Putin Ungkap Rincian Draf Perjanjian Netralitas Ukraina

MOKSOW - Moskow dan Kiev menyepakati persyaratan umum jaminan netralitas dan keamanan Ukraina selama negosiasi perdamaian pada Maret 2022, tetapi Kiev kemudian tiba-tiba membuang dokumen yang telah ditandatangani delegasinya.

Hal itu diungkapkan Presiden Rusia Vladimir Putin selama pertemuan dengan sekelompok pemimpin Afrika di St. Petersburg. itu adalah pertama kalinya Putin menunjukkan draf dokumen yang sedang dibahas oleh utusan Rusia dan Ukraina di Turki lebih dari setahun yang lalu.

Menurut Putin, dokumen berjudul Perjanjian tentang Netralitas Permanen dan Jaminan Keamanan untuk Ukraina telah ditandatangani oleh delegasi Ukraina.

Rancangan tersebut menetapkan bahwa Ukraina harus mengabadikan "netralitas permanen" dalam Konstitusinya. Rusia, Amerika Serikat (AS), Inggris, China, dan Prancis terdaftar sebagai penjamin.

Adendum draf tersebut, juga ditunjukkan oleh Putin, menguraikan proposal Rusia dan Ukraina mengenai ukuran tentara tetap Ukraina selama masa damai, serta perlengkapannya. Moskow mengusulkan untuk membatasi jumlah personel militer sebanyak 85.000 dan jumlah anggota Garda Nasional sebanyak 15.000. Sementara itu, Kiev mengusulkan agar Angkatan Bersenjatanya memiliki hingga 250.000 tentara.



Moskow menyarankan agar Ukraina diizinkan memiliki 342 tank, 1.029 kendaraan lapis baja, 96 peluncur roket ganda, 50 pesawat tempur, dan 52 pesawat “tambahan”. Sedangkan Kiev mendukung memiliki 800 tank, 2.400 kendaraan lapis baja, 600 peluncur roket ganda, 74 pesawat tempur, dan 86 pesawat "tambahan".

Kedua belah pihak juga bertukar proposal tentang pembatasan mortir Ukraina, senjata anti-tank, dan sistem rudal anti-udara, di antara peralatan lainnya.

Negosiasi tersebut secara efektif gagal pada musim semi 2022 tak lama setelah pejabat Ukraina menuduh pasukan Rusia membunuh warga sipil di beberapa kota kecil di sekitar Kiev. Tuduhan itu dibuat segera setelah tentara Rusia menarik diri dari daerah di luar ibukota Ukraina dalam apa yang digambarkan Kremlin pada saat itu sebagai "isyarat niat baik." Moskow sejak itu berulang kali membantah melakukan kekejaman di Ukraina.

Berbicara pada hari Sabtu, Putin mengatakan bahwa Ukraina bertanggung jawab atas sabotase negosiasi.

"Setelah kami menarik pasukan kami dari Kiev - seperti yang telah kami janjikan - otoritas Kiev...telah membuang (komitmen mereka) ke tong sampah sejarah," katanya.

“Mereka meninggalkan segalanya,” imbuhnya.



“Di mana jaminan bahwa mereka tidak akan meninggalkan kesepakatan di masa depan?” tanya Putin.

“Namun, bahkan dalam keadaan seperti itu, kami tidak pernah menolak untuk melakukan negosiasi,” ujarnya seperti dikutip dari Russia Today, Minggu (18/6/2023).

Delegasi Afrika, termasuk presiden Afrika Selatan, Senegal, dan Zambia, serta perdana menteri Mesir, tiba di Moskow setelah pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev pada Jumat. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mempresentasikan road map sembilan poin untuk mengakhiri permusuhan, menyerukan kedua belah pihak untuk mengurangi eskalasi.

Sementara itu, Zelensky menegaskan kembali posisi Kiev bahwa negosiasi dapat dimulai hanya setelah Moskow menyerahkan Crimea, yang memilih untuk bergabung dengan Rusia pada 2014, dan empat wilayah lain yang melakukan hal yang sama setelah referendum pada September 2022.

Putin berargumen bahwa akuisisi wilayah oleh Rusia adalah "sempurna dalam hal hukum internasional dan Piagam PBB." Dia menambahkan bahwa Moskow berhak campur tangan untuk melindungi rakyat Donbass, yang menentang kudeta tahun 2014 di Kiev.

Ukraina membatalkan semua diskusi tentang kemungkinan kenetralan tahun lalu dan sejak itu secara resmi mendaftar untuk bergabung dengan NATO.