Faksi Terbesar Parlemen Swiss Boikot Zelensky

BERN - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berpidato kepada parlemen Swiss melalui tautan video pada Kamis. Ia mendesak anggota parlemen untuk merevisi kebijakan negara itu tentang ekspor senjata dan menggalang lebih banyak dukungan dalam perang melawan Rusia.

Pidato tersebut memicu kontroversi bahkan sebelum itu terjadi, dengan faksi terbesar parlemen, Partai Rakyat, memboikotnya karena dianggap mencampuri urusan Swiss.

Dalam pidatonya, Zelensky mendesak anggota parlemen untuk mengizinkan ekspor – dan re-ekspor – perlengkapan perang buatan Swiss ke Ukraina, dan untuk mengambil tindakan lebih lanjut terhadap “oligarki” Rusia.



“Saya tahu ada diskusi di Swiss tentang ekspor perlengkapan perang untuk melindungi dan mempertahankan Ukraina. Itu akan sangat penting. Kami membutuhkan senjata agar kami dapat memulihkan perdamaian di Ukraina,” tegas Zelensky.

Pidato itu diabaikan oleh partai sayap kanan, Partai Rakyat, yang memegang 53 kursi di majelis rendah dengan 200 kursi, Dewan Nasional, serta 6 mandat di majelis tinggi dengan 46 kursi, Dewan Negara. Partai tersebut berjanji untuk memboikot pidato tersebut segera setelah diumumkan bulan lalu, dengan alasan bahwa hal itu merupakan campur tangan yang besar dalam urusan dalam negeri Swiss.

“Kami memahami bahwa presiden Ukraina ingin melakukan segalanya untuk mempertahankan Ukraina. Tetapi kita tidak boleh membiarkan diri kita berada di bawah tekanan terkait masalah sanksi atau pengiriman senjata,” kata anggota parlemen dari Partai Rakyat Alfred Heer seperti dikutip dari Russia Today, Jumat (16/6/2023).



Mengundang pembicara tamu merupakan kejadian langka bagi legislatif Swiss, dengan hanya dua lusin acara seperti itu sejak tahun 1970-an. Selain itu, pidato Zelensky adalah pidato pertama di parlemen yang dibuat oleh seorang pemimpin asing melalui tautan video.

Citra lama Swiss sebagai negara netral telah ternoda oleh keputusan Bern untuk bergabung dengan sanksi Barat terkait Ukraina terhadap Rusia. Namun, negara tersebut secara konsisten menolak permintaan untuk mengizinkan ekspor ulang persenjataan buatan Swiss ke Kiev, meskipun ada tekanan yang meningkat dari negara-negara Barat lainnya, termasuk Amerika Serikat (AS).

Awal bulan ini, Dewan Nasional Swiss menolak RUU yang memungkinkan pengiriman semacam itu, menolak amandemen yang diusulkan untuk Undang-Undang Materiel Perang nasional. Undang-undang, yang dikenal sebagai 'Lex Ukraine,' menyerukan pengabaian sementara hingga akhir tahun 2025 yang akan memungkinkan penyerahan perlengkapan perang buatan Swiss secara khusus ke Kiev.