Mantan PM Sebut Pakta Pertahanan Papua Nugini-AS Langgar Kedaulatan
loading...
Mantan PM Sebut Pakta Pertahanan Papua Nugini-AS Langgar Kedaulatan. FOTO/RNZ
A
A
A
PORT MORESBY - Mantan Perdana Menteri Papua Nugini , Peter O'Neill menyampaikan keprihatinannya atas pakta pertahanan yang baru ditandatangani negaranya dengan Amerika Serikat (AS). O’Neill menuduhnya "melanggar" kedaulatan negara pulau Pasifik itu.
Ia menyoroti Pasal 3 Perjanjian Kerjasama Pertahanan Papua Nugini-AS, yang memberikan kekebalan kepada personel militer AS.
“Pasal tersebut "secara eksplisit menyatakan" bahwa negara tersebut "melepaskan yurisdiksinya atas pasukan yang berkunjung, memberikan hak yurisdiksi kriminal eksklusif kepada personel militer AS," kata O’Neill kepada harian Post-Courier, yang berbasis di ibu kota Port Moresby.
Perjanjian tersebut juga memberikan yurisdiksi sipil dan administratif eksklusif atas personel AS kepada pemerintah AS selama tugas mereka, katanya.
“Ketika berbicara tentang kepemilikan infrastruktur, tidak ada yang akan diperbaiki dan mereka akan menghapusnya dan pergi bersama mereka,” katanya tentang pasukan AS dan apa yang mungkin mereka bangun di pulau-pulau itu.
“Saya tidak dapat melihat kesepakatan apa pun tentang pelatihan personel kami, saya tidak dapat melihat personel kami terlibat dengan Angkatan Darat AS dan saya tidak dapat melihat investasi khusus dalam infrastruktur di negara ini,” tambah O'Neill.
Ditandatangani bulan lalu, Perjanjian Kerja Sama Pertahanan 15 tahun telah dipublikasikan untuk pertama kalinya setelah diusulkan di parlemen Papua Nugini, memberikan "akses tanpa hambatan" kepada militer AS ke fasilitas pertahanan utama di negara pulau itu, termasuk gabungan Pangkalan Angkatan Laut Lombrum Papua Nugini-Australia di Pulau Manus.
Ia menyoroti Pasal 3 Perjanjian Kerjasama Pertahanan Papua Nugini-AS, yang memberikan kekebalan kepada personel militer AS.
“Pasal tersebut "secara eksplisit menyatakan" bahwa negara tersebut "melepaskan yurisdiksinya atas pasukan yang berkunjung, memberikan hak yurisdiksi kriminal eksklusif kepada personel militer AS," kata O’Neill kepada harian Post-Courier, yang berbasis di ibu kota Port Moresby.
Perjanjian tersebut juga memberikan yurisdiksi sipil dan administratif eksklusif atas personel AS kepada pemerintah AS selama tugas mereka, katanya.
“Ketika berbicara tentang kepemilikan infrastruktur, tidak ada yang akan diperbaiki dan mereka akan menghapusnya dan pergi bersama mereka,” katanya tentang pasukan AS dan apa yang mungkin mereka bangun di pulau-pulau itu.
“Saya tidak dapat melihat kesepakatan apa pun tentang pelatihan personel kami, saya tidak dapat melihat personel kami terlibat dengan Angkatan Darat AS dan saya tidak dapat melihat investasi khusus dalam infrastruktur di negara ini,” tambah O'Neill.
Ditandatangani bulan lalu, Perjanjian Kerja Sama Pertahanan 15 tahun telah dipublikasikan untuk pertama kalinya setelah diusulkan di parlemen Papua Nugini, memberikan "akses tanpa hambatan" kepada militer AS ke fasilitas pertahanan utama di negara pulau itu, termasuk gabungan Pangkalan Angkatan Laut Lombrum Papua Nugini-Australia di Pulau Manus.
(esn)
Explore More