Iran Bantah Ada Kesepakatan dengan AS Soal Program Nuklir
loading...
Ilustrasi
A
A
A
TEHERAN - Iran telah membantah laporan yang menyebutkan bahwa Teheran mendekati "kesepakatan sementara" dengan Amerika Serikat (AS) soal program nuklir . Laporan itu menyebut, akan ada keringanan sanksi sebagai imbalan atas pembatasan pengayaan uranium Iran.
Misi Iran di PBB dalam sebuah pernyataan pada Jumat (9/6/2023), membantah laporan yang diterbitkan oleh situs Middle East Eye. Laporan itu mengklaim adanya terobosan dalam pembicaraan antara Teheran dan Washington untuk mencapai "kesepakatan sementara".
"Tidak ada kesepakatan sementara (dimaksudkan) untuk menggantikan JCPOA," kata misi PBB Iran, merujuk pada Rencana Aksi Komprehensif Bersama, juga dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran.
Misi Iran di PBB juga menekankan bahwa tidak ada kesepakatan seperti itu dalam agenda. Seorang juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih sebelumnya juga menolak laporan itu, menyebutnya "salah dan menyesatkan."
Mengutip dua sumber, Middle East Eye dalam sebuah laporan pada hari Kamis mengatakan bahwa Teheran dan Washington mendekati kesepakatan sementara yang akan membawa keringanan sanksi ke Iran dengan imbalan pengurangan kegiatan pengayaan nuklir.
Dalam laporan itu disebutkan, pembicaraan telah terjadi di wilayah AS. Ditambahkan pula bahwa Washington masih enggan untuk bergabung kembali dengan perjanjian nuklir 2015 yang ditinggalkan secara sepihak pada Mei 2018.
Menurut laporan itu, pihak Iran diwakili oleh Amir Saeed Irvani, duta besar Iran untuk PBB, sedangkan pihak Amerika diwakili oleh Robert Malley, utusan khusus pemerintahan Joe Biden untuk Iran. “Kedua belah pihak terlibat dalam beberapa pertemuan tatap muka," kata laporan itu.
Laporan lebih lanjut mengatakan bahwa Qatar telah muncul sebagai "fasilitator" antara kedua belah pihak, "menawarkan bantuannya dalam menyelesaikan masalah terkait perbankan" di antara mereka.
Iran dan kekuatan dunia mencapai kesepakatan nuklir pada tahun 2015 di mana Iran seharusnya memperkaya uranium hingga kemurnian 3,67% dengan imbalan keringanan sanksi.
Pada Mei 2018, pemerintahan AS sebelumnya secara sepihak menarik diri dari kesepakatan penting dan menerapkan kembali sanksi terhadap Iran, setelah itu Iran meningkatkan pengayaan uraniumnya, mencapai kemurnian hingga 60 persen.
Sejak April 2021, Teheran dan Washington terlibat dalam pembicaraan tidak langsung, yang difasilitasi oleh UE, untuk menghidupkan kembali kesepakatan 2015. Meskipun ada kemajuan, proses tersebut tetap terhenti sejak Agustus lalu karena ketidaksepakatan utama.
Misi Iran di PBB dalam sebuah pernyataan pada Jumat (9/6/2023), membantah laporan yang diterbitkan oleh situs Middle East Eye. Laporan itu mengklaim adanya terobosan dalam pembicaraan antara Teheran dan Washington untuk mencapai "kesepakatan sementara".
"Tidak ada kesepakatan sementara (dimaksudkan) untuk menggantikan JCPOA," kata misi PBB Iran, merujuk pada Rencana Aksi Komprehensif Bersama, juga dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran.
Misi Iran di PBB juga menekankan bahwa tidak ada kesepakatan seperti itu dalam agenda. Seorang juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih sebelumnya juga menolak laporan itu, menyebutnya "salah dan menyesatkan."
Mengutip dua sumber, Middle East Eye dalam sebuah laporan pada hari Kamis mengatakan bahwa Teheran dan Washington mendekati kesepakatan sementara yang akan membawa keringanan sanksi ke Iran dengan imbalan pengurangan kegiatan pengayaan nuklir.
Dalam laporan itu disebutkan, pembicaraan telah terjadi di wilayah AS. Ditambahkan pula bahwa Washington masih enggan untuk bergabung kembali dengan perjanjian nuklir 2015 yang ditinggalkan secara sepihak pada Mei 2018.
Menurut laporan itu, pihak Iran diwakili oleh Amir Saeed Irvani, duta besar Iran untuk PBB, sedangkan pihak Amerika diwakili oleh Robert Malley, utusan khusus pemerintahan Joe Biden untuk Iran. “Kedua belah pihak terlibat dalam beberapa pertemuan tatap muka," kata laporan itu.
Laporan lebih lanjut mengatakan bahwa Qatar telah muncul sebagai "fasilitator" antara kedua belah pihak, "menawarkan bantuannya dalam menyelesaikan masalah terkait perbankan" di antara mereka.
Iran dan kekuatan dunia mencapai kesepakatan nuklir pada tahun 2015 di mana Iran seharusnya memperkaya uranium hingga kemurnian 3,67% dengan imbalan keringanan sanksi.
Pada Mei 2018, pemerintahan AS sebelumnya secara sepihak menarik diri dari kesepakatan penting dan menerapkan kembali sanksi terhadap Iran, setelah itu Iran meningkatkan pengayaan uraniumnya, mencapai kemurnian hingga 60 persen.
Sejak April 2021, Teheran dan Washington terlibat dalam pembicaraan tidak langsung, yang difasilitasi oleh UE, untuk menghidupkan kembali kesepakatan 2015. Meskipun ada kemajuan, proses tersebut tetap terhenti sejak Agustus lalu karena ketidaksepakatan utama.
(esn)
Lihat Juga :
