Turki Tidak akan Hadiri Pertemuan Penting NATO di Norwegia
Kamis, 01 Juni 2023 - 10:46 WIB
loading...
Menlu Turki Mevlut Cavusoglu. Foto/REUTERS
A
A
A
STOCKHOLM - Mevlut Cavusoglu dari Turki tidak akan menghadiri pertemuan para menteri luar negeri (menlu) NATO di Oslo, Norwegia, pekan ini. Menteri Luar Negeri Swedia Tobias Billstrom mengatakan hal itu pada Rabu (31/5/2023).
Absennya Cavusoglu berarti tidak ada kemajuan yang akan dicapai dalam upaya Swedia menjadi anggota NATO, meskipun Stockholm bersikeras sekarang sudah siap.
Billstrom mengatakan kepada Reuters bahwa dia berharap bertemu Cavusoglu di ibu kota Norwegia, tetapi keduanya akan berbicara di kemudian hari sebagai bagian dari kesepakatan yang mereka tandatangani tahun lalu di Madrid.
Perjanjian ini, menurut Billstrom, “Jauh lebih penting daripada dua menteri yang duduk dan minum kopi.”
Swedia, Finlandia, dan Turki sepakat tahun lalu bahwa kedua negara Nordik akan mencabut embargo senjata di Turki, mengekstradisi tersangka teroris Kurdi dan Gulen, dan menindak kegiatan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) di dalam perbatasan mereka, sebagai imbalan atas Ankara mencabut hak vetonya atas aksesi mereka ke NATO.
Baca juga: Senjata AS untuk Ukraina Terlihat di Tangan Anggota Kartel Narkoba Meksiko
Akses ke blok yang dipimpin AS membutuhkan persetujuan bulat dari semua anggota yang ada. Turki menandatangani tawaran Finlandia pada Maret, setelah mengesahkan undang-undang anti-terorisme yang ketat.
Billstrom mengatakan undang-undang serupa yang mulai berlaku di Swedia pekan ini harus memenuhi tuntutan Ankara.
Billstrom juga mengatakan "ada harapan yang tinggi bahwa kami akan menjadi anggota" sebelum para pemimpin NATO bertemu untuk KTT tahunan mereka di ibu kota Lithuania Vilnius pada bulan Juli.
Pertemuan pekan ini di Oslo adalah satu-satunya pertemuan NATO yang dijadwalkan sebelum KTT Vilnius, memberi waktu enam pekan kepada Billstrom dan Cavusoglu untuk menentukan apakah undang-undang baru Swedia cukup bagi Ankara untuk mencabut hak vetonya.
Selain Turki, Hongaria adalah satu-satunya anggota NATO yang belum meratifikasi permohonan keanggotaan Swedia.
Budapest mengutip dukungan Stockholm untuk tindakan hukum terhadap LGBT konservatif dan kebijakan migrasi sebagai faktor kunci di balik kebuntuan.
Absennya Cavusoglu berarti tidak ada kemajuan yang akan dicapai dalam upaya Swedia menjadi anggota NATO, meskipun Stockholm bersikeras sekarang sudah siap.
Billstrom mengatakan kepada Reuters bahwa dia berharap bertemu Cavusoglu di ibu kota Norwegia, tetapi keduanya akan berbicara di kemudian hari sebagai bagian dari kesepakatan yang mereka tandatangani tahun lalu di Madrid.
Perjanjian ini, menurut Billstrom, “Jauh lebih penting daripada dua menteri yang duduk dan minum kopi.”
Swedia, Finlandia, dan Turki sepakat tahun lalu bahwa kedua negara Nordik akan mencabut embargo senjata di Turki, mengekstradisi tersangka teroris Kurdi dan Gulen, dan menindak kegiatan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) di dalam perbatasan mereka, sebagai imbalan atas Ankara mencabut hak vetonya atas aksesi mereka ke NATO.
Baca juga: Senjata AS untuk Ukraina Terlihat di Tangan Anggota Kartel Narkoba Meksiko
Akses ke blok yang dipimpin AS membutuhkan persetujuan bulat dari semua anggota yang ada. Turki menandatangani tawaran Finlandia pada Maret, setelah mengesahkan undang-undang anti-terorisme yang ketat.
Billstrom mengatakan undang-undang serupa yang mulai berlaku di Swedia pekan ini harus memenuhi tuntutan Ankara.
Billstrom juga mengatakan "ada harapan yang tinggi bahwa kami akan menjadi anggota" sebelum para pemimpin NATO bertemu untuk KTT tahunan mereka di ibu kota Lithuania Vilnius pada bulan Juli.
Pertemuan pekan ini di Oslo adalah satu-satunya pertemuan NATO yang dijadwalkan sebelum KTT Vilnius, memberi waktu enam pekan kepada Billstrom dan Cavusoglu untuk menentukan apakah undang-undang baru Swedia cukup bagi Ankara untuk mencabut hak vetonya.
Selain Turki, Hongaria adalah satu-satunya anggota NATO yang belum meratifikasi permohonan keanggotaan Swedia.
Budapest mengutip dukungan Stockholm untuk tindakan hukum terhadap LGBT konservatif dan kebijakan migrasi sebagai faktor kunci di balik kebuntuan.
(sya)
Lihat Juga :
