3 Alasan Kenapa Masa Depan PM Narendra Modi Terancam

NEW DELHI - Hasil exit polls pemilu di negara bagian Karnataka, India selatan, memproyeksi bahwa kubu oposisi Partai Kongres mendapatkan kesempatan untuk membentuk pemerintahan kedepan. Partai pimpinan Perdana Menteri (PM) Narendra Modi, Bharatiya Janata Party (BJP), dinyatakan kalah.

Partai Kongres memenangkan 135 dari 224 kursi di dewan legislatif Karnataka. Meskipun itu merupakan pemilu lokal, tetapi banyak analis memperkirakan hal itu akan berdampak ke nasional.

"Kepemimpinan Kongres di Karnataka bersatu dan BJP mengalami kesalahan tata kelola dan bertarung di internal," kata KS Dakshina Murthy, pakar politik dari Bengaluru, ibu kota Karnataka, kepada Al Jazeera. "Gerakan anti-petahanajuga berkembang luas di lapangan," ujarnya.

Dalam pandangan Yogendra Yadav, pakar politikus India, hasil pemilu Karnataka akan menjadi pijakan pada pemilu nasional 2024 mendatang. "BJP ingin menjadikan negara bagian di India selatan sebagai medan pertempuran untuk menyelamatkan demokrasi," katanya. Meskipun dalam setiap pemilu negara bagian cenderung bermain dalam isu lokal, kasus politik di Karnataka menunjukkan sinyal kubu ultranasional semakin dijauhi.

Berikut 3 alasan kenapa pemerintahan PM Modi diperkirakan tidak akan berusia panjang.



1. Persekusi Kelompok Minoritas


Foto/Reuters

Pemerintahan Modi mengenalkan undang-undang yang mengkriminalisasi orang yang menikah berbeda agama. Selain itu, Modi juga mengenalkan undang-undang yang melarang memasak daging sapi.

Selain itu, pemerintahan ultranasionalisme itu juga melarang penggunaan hijab di beberapa negara bagian, terutama di Karnataka pada Februari 2022. Selain itu, banyak masjid hingga gereja pun kerap mendapatkan serangan.

"Orang yang suka damai menolak kekerasan terhadap minoritas yang dilakukan BJP," kata Ashok Marida, pemimpin Partai Kongres di Karnataka.

2. Kasus Korupsi Meningkat

PM Modi kerap hanya diam ketika muncul skandal korupsi. Itu semakin memuncak ketika skandal Gautam Adani, konglomerat India. Modi tak terbuka membela miliarder tersebut dan menolak isu tersebut didiskusikan di parlemen.

Murthy mengungkapkan, tudingan korupsi juga masih memenuhi otak masyarakat. "Pemerintahan BJP identik dengan korup," tuturnya.

Hal senada diungkapkan Sudheendra Kulkarni, pakar politik India. Dia mengatakan pemerintah Modi memang dikenal publik korup. Seperti asosiasi kontraktor yang menuding bahwa para menteri kabinet Modi kerap meminta komisi sebesar 40% pada setiap proyek pemerintah.



3. Krisis Ekonomi


Foto/Reuters

Jairam Ramesh, sekjen Partai Kongres, mengungkapkan kemenangan partainya dikarenakan isu lokal tentang krisis ekonomi yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat hingga keamanan pangan. Masyarakat India sudah lelah dengan kurangnya pasokan listrik hingga pengangguran. "Isu pertumbuhan ekonomi dan harmonisasi sosial menjadi mesin di Bengaluru," kata Ramesh.

Krisis ekonomi menyebabkan tingkat bunuh diri di India meningkat sebelum pandemi pada 3,4% pada 2019 dibandingkan tahun sebelumnya. Warga di negara bagian seperti Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Delhi, Tamil Nadu, Karnataka, West Bengal sulit mendapatkan pekerjaan meskipun banyak industri dan bisnis yang berkembang.