Thailand Memanas Jelang Pemilu, Jenderal Narongpan Janji Tak Lakukan Kudeta

Lebih dari 200 orang telah dituduh menghina monarki setelah protes tahun 2020.

Kelompok hak asasi manusia (HAM) menuduh pemerintah yang didukung militer Prayut menyalahgunakan undang-undang karena menindak perbedaan pendapat.

Thailand selama dua dekade terakhir telah terkunci dalam siklus protes jalanan, kudeta dan perintah pengadilan untuk membubarkan partai politik.

Hasil pemilu yang tidak jelas atau disengketakan dapat menyebabkan putaran baru demonstrasi dan ketidakstabilan, yang semakin menghambat pemulihan negara yang bergantung pada pariwisata itu dari pandemi Covid-19.

Perselisihan pahit keluarga Shinawatra dengan militer-royalis telah menjadi pusat drama politik Thailand.

Thaksin disingkirkan dalam kudeta tahun 2006, dan saudara perempuannya Yingluck Shinawatra oleh Prayut pada tahun 2014, dan beberapa analis skeptis bahwa militer akan melepaskan cengkeramannya pada kekuasaan sekarang.

“Saya seorang realis. Jadi, saya sangat pesimistis hasil pemilu akan dihormati oleh para elite,” kata Napisa Waitoolkiat, seorang analis politik di Universitas Naresuen, kepada AFP.

“Jika kita melakukan kudeta, saya tidak terkejut...Thailand tidak bisa keluar dari budaya kudeta ini.”