Eks PM Pakistan Imran Khan Ditangkap, Partainya Serukan Protes Seluruh Negeri

ISLAMABAD - Biro Akuntabilitas Nasional (NAB), pengawas anti-korupsi Pakistan , menangkap mantan Perdana Menteri (PM) Imran Khan di Pengadilan Tinggi Islamabad pada Selasa (9/5/2023).

Sebagai respons, partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) pimpinan Imran Khan menyerukan protes seluruh negeri.

Imran Khan hadir di pengadilan tersebut untuk kasus yang berbeda. Penangkapannya terjadi dalam langkah dramatis yang mengancam gejolak baru di negara bersenjata nuklir tersebut.

Rekaman video penangkapan menunjukkan sejumlah personel keamanan dengan perlengkapan anti-huru hara membawa Imran Khan pergi.



“Rakyat Pakistan, inilah saatnya untuk menyelamatkan negara Anda. Anda tidak akan mendapatkan kesempatan lain,” tulis PTI di Twitter saat mengobarkan protes besar.

Penangkapan itu dilakukan pada saat warga biasa Pakistan terhuyung-huyung akibat krisis ekonomi terburuk dalam beberapa dasawarsa, dengan rekor inflasi tinggi.

Paket dana talangan Dana Moneter Internasional (IMF) telah tertunda selama berbulan-bulan meskipun cadangan devisa hampir tidak cukup untuk menutupi impor sebulan.

Menteri Dalam Negeri Rana Sanaullah mengatakan kepada wartawan bahwa Imran Khan ditangkap oleh NAB setelah dia tidak muncul dalam pemanggilan pemeriksaan meskipun ada pemberitahuan.

NAB telah mengeluarkan surat perintah penangkapan Khan pada 1 Mei, menurut surat perintah yang dilihat oleh Reuters. "Khan dituduh melakukan pelanggaran korupsi dan praktik korupsi," kata NAB.

Kasus korupsi Imran Khan adalah satu dari lebih dari 100 kasus yang diajukan terhadapnya sejak dia digulingkan dari kekuasaan melalui mosi tidak percaya Parlemen pada April tahun lalu. Dia telah menjalani empat dari masa jabatan lima tahunnya.

Dalam sebagian besar kasus, Imran Khan menghadapi larangan memegang jabatan publik jika terbukti bersalah, di mana pemilu nasional dijadwalkan pada November.

Upaya sebelumnya untuk menangkap Imran Khan dari rumahnya di Lahore mengakibatkan bentrokan sengit antara pendukungnya dan aparat penegak hukum.

Pertikaian politik biasa terjadi di Pakistan, di mana belum ada perdana menteri yang memenuhi masa jabatan penuh dan di mana militer telah memerintah hampir setengah dari sejarah negara itu.