Sekjen PBB Desak Pihak Bertikai di Sudan Kembali ke Meja Perundingan
loading...
Sekjen PBB Desak Pihak Bertikai di Sudan Kembali ke Meja Perundingan. FOTO/Reuters
A
A
A
WASHINGTON - Sekretaris Jenderal PBB , Antonio Guterres pada Selasa (25/4/2023) menyerukan anggota Dewan Keamanan dan negara anggota PBB lainnya serta organisasi regional yang memiliki pengaruh untuk menekan pihak-pihak yang berkonflik di Sudan untuk mengurangi ketegangan dan "kembali ke meja perundingan " segera.
Berbicara di Dewan Keamanan PBB, Guterres mengatakan, pihak-pihak yang berkonflik harus menghormati gencatan senjata 72 jam yang ditengahi oleh Amerika Serikat (AS) dan bersama-sama menetapkan penghentian permusuhan secara permanen.
Menurutnya, "kewajiban" para pemimpin Sudan untuk "menempatkan kepentingan rakyat mereka di depan dan di tengah. "Konflik ini tidak akan, dan tidak boleh, diselesaikan di medan perang dengan jenazah rakyat Sudan," kata Guterres.
"Rakyat Sudan telah menyatakan keinginan mereka dengan sangat jelas. Mereka menginginkan perdamaian dan pemulihan pemerintahan sipil melalui transisi menuju demokrasi," lanjutnya, seperti dikutip dari Anadolu Agency.
Guterres mengatakan, kekerasan dan kekacauan selama 10 hari terakhir telah "memilukan," menambahkan "perang skala penuh yang berkepanjangan tidak tertahankan untuk direnungkan."
Memperhatikan bahwa Sudan berbatasan dengan tujuh negara, yang semuanya telah mengalami konflik dan kerusuhan sipil, Guterres mengatakan: "Itu adalah pintu gerbang ke Sahel, di mana ketidakamanan dan ketidakstabilan politik membuat situasi bencana kemanusiaan menjadi lebih buruk."
“Perebutan kekuasaan di Sudan tidak hanya membahayakan masa depan negara itu. Ini juga menyalakan sekering yang dapat meledak melintasi perbatasan, menyebabkan penderitaan luar biasa selama bertahun-tahun dan menghambat pembangunan selama beberapa dekade,” kata Guterres.
Dia mengatakan, pertempuran harus segera dihentikan. Ia menekankan perlunya upaya habis-habisan untuk perdamaian.
"Saya meminta pihak-pihak yang berkonflik, kepada Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dan Mohamed Hamdan Daglo 'Hemedti,' dan Angkatan Bersenjata Sudan dan Pasukan Pendukung Cepat untuk membungkam senjata," tambahnya.
Setelah konflik pecah di Sudan antara Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) paramiliter pada 15 April, AS mengumumkan Senin bahwa pihak-pihak yang bertikai telah setuju untuk mengamati gencatan senjata selama tiga hari. api untuk menghentikan kekerasan yang meningkat di negara Afrika Utara itu.
Berbicara di Dewan Keamanan PBB, Guterres mengatakan, pihak-pihak yang berkonflik harus menghormati gencatan senjata 72 jam yang ditengahi oleh Amerika Serikat (AS) dan bersama-sama menetapkan penghentian permusuhan secara permanen.
Menurutnya, "kewajiban" para pemimpin Sudan untuk "menempatkan kepentingan rakyat mereka di depan dan di tengah. "Konflik ini tidak akan, dan tidak boleh, diselesaikan di medan perang dengan jenazah rakyat Sudan," kata Guterres.
"Rakyat Sudan telah menyatakan keinginan mereka dengan sangat jelas. Mereka menginginkan perdamaian dan pemulihan pemerintahan sipil melalui transisi menuju demokrasi," lanjutnya, seperti dikutip dari Anadolu Agency.
Guterres mengatakan, kekerasan dan kekacauan selama 10 hari terakhir telah "memilukan," menambahkan "perang skala penuh yang berkepanjangan tidak tertahankan untuk direnungkan."
Memperhatikan bahwa Sudan berbatasan dengan tujuh negara, yang semuanya telah mengalami konflik dan kerusuhan sipil, Guterres mengatakan: "Itu adalah pintu gerbang ke Sahel, di mana ketidakamanan dan ketidakstabilan politik membuat situasi bencana kemanusiaan menjadi lebih buruk."
“Perebutan kekuasaan di Sudan tidak hanya membahayakan masa depan negara itu. Ini juga menyalakan sekering yang dapat meledak melintasi perbatasan, menyebabkan penderitaan luar biasa selama bertahun-tahun dan menghambat pembangunan selama beberapa dekade,” kata Guterres.
Dia mengatakan, pertempuran harus segera dihentikan. Ia menekankan perlunya upaya habis-habisan untuk perdamaian.
"Saya meminta pihak-pihak yang berkonflik, kepada Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dan Mohamed Hamdan Daglo 'Hemedti,' dan Angkatan Bersenjata Sudan dan Pasukan Pendukung Cepat untuk membungkam senjata," tambahnya.
Setelah konflik pecah di Sudan antara Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) paramiliter pada 15 April, AS mengumumkan Senin bahwa pihak-pihak yang bertikai telah setuju untuk mengamati gencatan senjata selama tiga hari. api untuk menghentikan kekerasan yang meningkat di negara Afrika Utara itu.
(esn)
Lihat Juga :
