Taliban Larang Perempuan Afghanistan Rayakan Idulfitri

KABUL - Taliban melarang perempuan berpartisipasi dalam pertemuan Idulfitri di dua distrik Afghanistan jelang perayaan yang meluas di negara itu untuk menandai akhir Ramadan.

Dua pemberitahuan serupa menunjukkan para pemimpin Taliban setempat di distrik Baghlan utara dan distrik Takhar di timur laut mengatakan perempuan dilarang keluar berkelompok selama hari-hari Idul Fitri pada hari Jumat.

Perintah tersebut tidak berlaku di seluruh Afghanistan, tetapi hanya di dua distrik seperti dilansir dari Independent,Minggu (23/4/2023).

Ini terjadi hanya beberapa minggu setelah serangkaian pembatasan terbaru Taliban yang telah melarang keluarga dan perempuan mengunjungi restoran. Kaum perempuan juga dilarang mendatangi taman atau ruang terbuka hijau di provinsi Herat barat laut Afghanistan.



Seorang pejabat mengatakan perintah tersebut melarang perempuan mengunjungi restoran dengan taman setelah keluhan dari ulama dan anggota masyarakat yang menentang pencampuran gender di ruang tersebut.

Awal pekan ini, pemimpin tertinggi Afghanistan, Hibatullah Akhundzada, merilis pesan Idul Fitri ke negara itu dalam lima bahasa – Arab, Dari, Inggris, Pashto dan Urdu.

Di akhir pesan Ramadan, Akhundzada memuji Taliban karena membuat “kemajuan” di Afghanistan setelah mengambil alih kendali pemerintahan pada Agustus 2021.



“Efek intelektual dan moral yang buruk dari pendudukan 20 tahun akan segera berakhir,” katanya dan memuji hidup dalam terang Syariah atau hukum Islam.

Pemimpin Taliban tersebut diyakini telah memainkan peran yang kuat dalam mendikte undang-undang dan kebijakan domestik di Afghanistan, terutama yang melarang pendidikan anak perempuan setelah kelas enam dan melarang perempuan Afghanistan dari kehidupan publik dan bekerja di organisasi non-pemerintah dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Perempuan di Afghanistan telah dilarang oleh Taliban di ruang publik seperti taman dan pusat kebugaran. Langkah-langkah tersebut telah memicu kegemparan internasional yang sengit, meningkatkan isolasi negara pada saat ekonominya runtuh—dan memperburuk krisis kemanusiaan.