Status Korut sebagai Kekuatan Nuklir Sudah Final dan Tak Dapat Diubah

PYONGYANG - Posisi Korea Utara (Korut) sebagai negara senjata nuklir akan tetap tak terbantahkan. Korut juga menegaskan akan terus membangun pasukannya hingga ancaman militer dari Amerika Serikat (AS) dan sekutunya dihilangkan. Demikian dilaporkan media pemerintah Korut, KCNA, Jumat (21/4/2023).

Pernyataan yang dikutip oleh Menteri Luar Negeri Korut, Choe Son Hui datang dalam sebuah pernyataan yang mengkritik AS dan negara-negara Kelompok Tujuh (G7) lainnya. Para menteri luar negeri G7 mengecam uji coba Korut pada 13 April atas apa yang dikatakan Pyongyang sebagai rudal balistik antarbenua berbahan bakar padat.



Ketegangan telah berkobar dalam beberapa pekan terakhir, ketika negara yang terisolasi itu meningkatkan kegiatan militer, dan mengancam tindakan "yang lebih praktis dan ofensif" ketika pasukan AS dan Korea Selatan melakukan latihan militer musim semi tahunan.

Korut telah bereaksi keras terhadap latihan itu. Pyongyang menyebutnya sebagai latihan untuk "perang nuklir habis-habisan".

Choe mengatakan, status Korut sebagai kekuatan nuklir adalah "final dan tidak dapat diubah". “Dan, akan tetap menjadi kenyataan yang tak terbantahkan, bahkan jika Washington dan pihak lain di Barat menyangkalnya,” lanjut Choe.



“Pengembangan senjata nuklir Pyongyang hanya dimaksudkan untuk menjaga dari ancaman AS,” lanjutnya. Ia mendesak Washington untuk menghentikan "kebijakan permusuhan" terhadap Korut untuk memastikan keamanannya sendiri.

"Adalah anakronistik untuk berpikir bahwa hak dan kemampuan untuk serangan nuklir eksklusif untuk Washington," kata KCNA mengutipnya.

"Kami tidak akan pernah mencari pengakuan atau persetujuan dari siapa pun, karena kami puas dengan akses kami ke kekuatan untuk serangan tit-for-tat terhadap ancaman nuklir AS," lanjut pernyataan itu.

Choe menuduh negara-negara G7 secara ilegal mencampuri urusan dalam negeri Korut dengan menuntut denuklirisasi. Ia mengatakan, Pyongyang akan mengambil tindakan keras jika mereka berusaha melanggar kedaulatan dan kepentingan fundamentalnya.



"Kami akan terus mengambil tindakan berdasarkan semua hak hukum yang diberikan kepada negara berdaulat sampai ancaman militer yang ditimbulkan oleh AS dan pasukan sekutunya yang memusuhi kami benar-benar dihapus," kata Choe.

Kementerian unifikasi Seoul yang menangani urusan antar-Korea mengecam pernyataan Korut sebagai "tidak masuk akal", Kementerian itu mendesak Korut untuk berhenti membuat ancaman dan mengembangkan program senjata yang melanggar hukum.