Dokumen Pentagon: Mata-mata Israel Dorong Protes Menentang Netanyahu

TEL AVIV - Agen mata-mata Israel Mossad mendorong stafnya dan masyarakat umum mengambil bagian dalam protes besar-besaran terhadap rencana reformasi peradilan yang diusulkan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu.

Kabar ini berdasarkan laporan bocoran dokumen dari Pentagon.

Penilaian tersebut dimasukkan dalam Central Intelligence Update dari 1 Maret, ditemukan di antara kumpulan dokumen sensitif dari Departemen Pertahanan AS yang baru-baru ini muncul online, menurut laporan pada Minggu (9/4/2023) oleh beberapa outlet, termasuk Washington Post dan New York Times (NYT).

Pada "awal hingga pertengahan Februari", para komandan tertinggi dinas intelijen asing Israel "menganjurkan pejabat Mossad dan warga negara Israel memprotes reformasi yudisial yang diusulkan Pemerintah Israel yang baru, termasuk beberapa seruan eksplisit untuk bertindak yang mencela Pemerintah Israel," penilaian tersebut terungkap, seperti dikutip oleh media.

Baca juga: Rusia Kerahkan Pasukan Pembunuh Tank ke Medan Perang Ukraina

Memo itu tidak berisi nama-nama pemimpin Mossad yang diduga melakukan seruan itu, atau rincian lainnya.

Pada Minggu, kantor Netanyahu merilis pernyataan atas nama Mossad, menolak laporan tersebut dan mengecam penilaian tersebut sebagai “bohong dan tanpa dasar apapun.”

"Mossad dan personel seniornya sama sekali tidak terlibat dalam masalah demonstrasi dan berdedikasi pada nilai pelayanan kepada negara yang telah memandu Mossad sejak didirikan," bunyi pernyataan itu.

Dalam artikelnya NYT mengklaim, mengutip seorang pejabat pertahanan yang tidak disebutkan namanya, bahwa Kepala Mossad David Barnea memang mengizinkan beberapa staf junior badan tersebut untuk berpartisipasi dalam protes, tetapi hanya dalam kapasitas tidak resmi.

Bulan lalu, beberapa ratus mantan pegawai Mossad, termasuk lima mantan ketuanya, juga menandatangani pernyataan mengecam reformasi peradilan.

Ratusan ribu orang telah turun ke jalan-jalan di seluruh Israel sejak Januari, setelah Netanyahu mengusulkan perubahan hukum yang akan memungkinkan parlemen mengesampingkan keputusan Mahkamah Agung dengan suara mayoritas sederhana, memberi pemerintah lebih banyak kekuasaan dalam menunjuk hakim, dan membatasi kemampuan hakim pengadilan tinggi untuk meninjau undang-undang yang dianggapnya "tidak masuk akal".

Pada akhir Maret, PM memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant karena secara terbuka menantang perombakan tersebut.

Gallant memperingatkan keretakan yang ditimbulkannya di masyarakat memengaruhi Pasukan Pertahanan Israel (IDF), dan menjadi "bahaya yang jelas dan langsung serta nyata bagi keamanan negara."

Beberapa hari kemudian, Netanyahu menyerah pada tekanan dan menangguhkan reformasi, dengan mengatakan diperlukan beberapa pekan untuk merundingkan perubahan dengan oposisi.