Hongaria Ogah Tangkap Vladimir Putin

BUDAPEST - Pihak berwenang di Hongaria tidak akan menangkap Presiden Rusia Vladimir Putin jika dia memasuki negara itu meskipun dia menjadi subjek surat perintah penangkapan internasional atas tuduhan kejahatan perang di Ukraina. Hal itu diungkapkan seorang pejabat Hongaria.

Kepala staf Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban, Gergely Gulyas, mengatakan dalam konferensi pers di Budapes bahwa penangkapan Putin akan bertentangan dengan hukum Hongaria karena negara tersebut belum mengumumkan undang-undang Pengadilan Kriminal Internasional ke dalam sistem hukumnya.

Pengadilan yang berbasis di Den Haag, Belanda, pekan lalu mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Putin yang menuduhnya bertanggung jawab secara pribadi atas penculikan anak-anak dari Ukraina.



Gulyas mengatakan undang-undang ICC, di mana Hongaria adalah salah satu negara anggotanya, bertentangan dengan Konstitusi Hongaria, dan karena itu menangkap Putin akan melanggar hukum Hongaria. Pemerintah Orban belum mengambil sikap atas surat perintah itu, tetapi Gulyas mengatakan dia menganggapnya kontraproduktif.

“Saya pikir keputusan ini bukan yang paling menguntungkan karena mengarah pada eskalasi dan bukan menuju perdamaian,” katanya seperti dikutip dari The Associated Press, Jumat (24/3/2023).

Kemungkinan Putin diadili di Den Haag sangat kecil kemungkinannya karena Moskow tidak mengakui yurisdiksi ICC atau mengekstradisi warga negaranya. Namun, surat perintah tersebut dapat membatasi kemampuan pemimpin Rusia itu untuk melakukan perjalanan ke 123 negara anggota ICC, yang dapat menangkapnya sesuai dengan surat perintah tersebut.



Sejak Rusia menginvasi Ukraina 13 bulan lalu, Hongaria telah mengutuk perang tersebut tetapi menolak untuk memasok Ukraina dengan senjata atau mengizinkan pengiriman senjata melintasi perbatasannya.

Hongaria juga mengancam akan memveto sanksi Uni Eropa (UE) tertentu terhadap Moskow dan telah menunda penerapan paket pendanaan utama blok itu ke Kiev.

Awal pekan ini, Hongaria menolak untuk bergabung dengan 26 anggota UE lainnya dalam menandatangani resolusi yang mendukung surat perintah ICC untuk Putin.