KBRI Bangkok Gelar Webinar Upaya Penanganan Kasus WNI Korban TPPO di Perbatasan Thailand

Sesi diskusi berjalan menarik dan mendapat perhatian dari beberapa instansi terkait. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat misalnya melalui Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyatakan siap memantau setiap perkembangan kasus TPPO di Kalimantan Barat dan wilayah sekitarnya berkoordinasi dengan KBRI Bangkok.

Diakui terdapat tantangan tersendiri dalam melakukan penyaringan calon tenaga kerja yang melintasi pos lintas batas negara, namun upaya koordinasi akan terus ditingkatkan.

Tidak hanya itu, universitas juga tercatat memiliki peran untuk melakukan diseminasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan TPPO dan cara bekerja di luar negeri.

Peran universitas adalah bagian dari metode pentahelix atau keterlibatan multi aktor seperti pemerintah, pengusaha, media, akademisi dan masyarakat agar pencegahan dan penanganan kasus TPPO semakin efektif.

Terakhir ditekankan bahwa di level nasional terus dilakukan koordinasi antara Kementerian/Lembaga untuk mendeteksi akun-akun sosial media yang digunakan untuk promosi online scamming, penyampaian data paspor korban kepada pihak imigrasi, upaya penegakan hukum, dan perkuatan early warning system di tingkat daerah maupun di tingkat pusat.

Perkuatan sistem tentunya melibatkan personil hingga ke tataran yang paling kecil yaitu desa, yang mana aparat desa adalah salah satu lingkaran terdekat yang dapat memberikan informasi kepada para keluarga untuk melakukan tindakan preventif terjadinya kasus TPPO.

Duta Besar Rachmat kembali menekankan informasi kepada WNI untuk selalu waspada dan melakukan cross check ulang atas tawaran pekerjaan melalui media sosial atau website sehingga tidak terjebak dalam sindikat perdagangan manusia.

Selain itu fungsi koordinasi dan kerjasama lebih lanjut dari semua pihak harus lebih ditingkatkan dan menyeluruh dari hulu ke hilir.

KBRI Bangkok juga menggunakan momentum pertemuan dengan masyarakat Indonesia melakukan penandatanganan pernyataan komitmen dan pakta integritas KBRI Bangkok dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tahun 2023.

Sebagai informasi, KBRI Bangkok telah menerima predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) pada tahun 2021.