Mantan Penasihat Keamanan Nasional AS: Surat Perintah ICC Tangkap Putin Tidak Sah
loading...
Mantan Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) John Bolton. Foto/REUTERS
A
A
A
WASHINGTON - Mantan Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) John Bolton menentang keputusan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk mendakwa Presiden Rusia Vladimir Putin.
Bolton menyebut pengadilan itu "pada dasarnya tidak sah."
“Saya percaya dan telah bertahun-tahun (bahwa) Pengadilan Kriminal Internasional pada dasarnya tidak sah,” tegas Bolton kepada Sky News pada Senin (20/3/2023).
Dia menambahkan, “Surat perintah penangkapan ICC untuk Putin adalah bukan sesuatu yang Amerika Serikat harus bekerja sama.”
“Itu institusi yang sangat berbahaya. Ini menjalankan kekuasaan pemerintah dalam ruang hampa tanpa kerangka konstitusional untuk menahannya,” papar dia.
Kamar pra-sidang Pengadilan mengeluarkan surat perintah pada Jumat untuk penangkapan Putin dan Komisaris Hak Anak Rusia Maria Lvova-Belova untuk "deportasi tidak sah" anak-anak dari "daerah pendudukan Ukraina."
Tuduhan tersebut mengacu pada upaya Rusia mengevakuasi warga sipil dari daerah yang ditembaki oleh militer Ukraina. Daerah itu sebagian besar di wilayah Donbass yang mayoritas berbahasa Rusia.
Baik AS maupun Rusia tidak mengakui yurisdiksi ICC. Berbicara kepada wartawan pada Jumat, Presiden AS Joe Biden mengatakan dia yakin surat perintah penangkapan itu "dibenarkan", tetapi mengakui ICC itu "juga tidak diakui oleh kami".
Selain memberikan sanksi kepada sejumlah pejabat tinggi Pengadilan Kriminal Internasional pada tahun 2020, AS mempertahankan “Undang-Undang Invasi Den Haag” yang memberikan izin militernya menyerang Belanda jika ada warga AS yang ditahan di pengadilan.
Bolton menyebut pengadilan itu "pada dasarnya tidak sah."
“Saya percaya dan telah bertahun-tahun (bahwa) Pengadilan Kriminal Internasional pada dasarnya tidak sah,” tegas Bolton kepada Sky News pada Senin (20/3/2023).
Dia menambahkan, “Surat perintah penangkapan ICC untuk Putin adalah bukan sesuatu yang Amerika Serikat harus bekerja sama.”
“Itu institusi yang sangat berbahaya. Ini menjalankan kekuasaan pemerintah dalam ruang hampa tanpa kerangka konstitusional untuk menahannya,” papar dia.
Kamar pra-sidang Pengadilan mengeluarkan surat perintah pada Jumat untuk penangkapan Putin dan Komisaris Hak Anak Rusia Maria Lvova-Belova untuk "deportasi tidak sah" anak-anak dari "daerah pendudukan Ukraina."
Tuduhan tersebut mengacu pada upaya Rusia mengevakuasi warga sipil dari daerah yang ditembaki oleh militer Ukraina. Daerah itu sebagian besar di wilayah Donbass yang mayoritas berbahasa Rusia.
Baik AS maupun Rusia tidak mengakui yurisdiksi ICC. Berbicara kepada wartawan pada Jumat, Presiden AS Joe Biden mengatakan dia yakin surat perintah penangkapan itu "dibenarkan", tetapi mengakui ICC itu "juga tidak diakui oleh kami".
Selain memberikan sanksi kepada sejumlah pejabat tinggi Pengadilan Kriminal Internasional pada tahun 2020, AS mempertahankan “Undang-Undang Invasi Den Haag” yang memberikan izin militernya menyerang Belanda jika ada warga AS yang ditahan di pengadilan.
Explore More