AS Cekcok dengan Rusia-China di PBB soal Tembakan Rudal Korut
Selasa, 21 Maret 2023 - 10:31 WIB
loading...
Amerika Serikat terlibat perang kata-kata dengan Rusia dan China di Dewan Keamanan PBB terkait siapa yang disalahkan atas rentetan uji tembak rudal Korea Utara. Foto/REUTERS
A
A
A
NEW YORK CITY - Amerika Serikat (AS) terlibat perang kata-kata dengan Rusia dan China selama pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang siapa yang harus disalahkan atas rentetan uji tembak rudal Korea Utara (Korut).
Pertemuan Dewan Keamanan PBB itu berlangsung hari Senin. Selain memperdebatkan manuver rudal balistik Korea Utara, pertemuan itu juga membahas masalah pengembangan program senjata nuklir Pyongyang.
Dewan Keamanan PBB beranggotakan 15 negara bertemu membahas apa yang disebut Pyongyang sebagai peluncuran rudal balistik antarbenua Hwasong-17 terbesarnya pada Kamis lalu.
Korea Utara telah berada di bawah sanksi PBB atas program misil dan nuklirnya sejak 2006.
Baca Juga: Rudal Nuklir Korut Dapat Hantam Daratan AS Hanya dalam 33 Menit
China dan Rusia menyalahkan latihan militer gabungan Amerika Serikat dan Korea Selatan karena memprovokasi Pyongyang. Sementara Washington menuduh Beijing dan Moskow membuat Korea Utara semakin berani karena dengan melindunginya dari lebih banyak sanksi.
"Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres tetap sangat prihatin atas perpecahan yang mencegah masyarakat internasional bertindak atas masalah ini," kata seorang pejabat senior PBB pada pertemuan itu, seperti dikutip Reuters, Selasa (21/3/2023).
Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Anna Evstigneeva menggambarkan aktivitas militer AS dan Korea Selatan sebagai manuver yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara Wakil Duta Besar China untuk PBB Geng Shuang mempertanyakan apakah manuver gabungan itu latihan pertahanan dan menyalahkan mereka karena meningkatkan ketegangan.
"Latihan ini sudah berlangsung lama, rutin. Mereka murni bersifat defensif...Amerika Serikat tidak memiliki niat bermusuhan terhadap DPRK," kata Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield, menggunakan singkatan dari nama resmi Korea Utara, Democratic People's Republic of Korea.
Selama beberapa tahun terakhir Dewan Keamanan PBB telah terpecah tentang bagaimana menangani Pyongyang.
Rusia dan China, kekuatan veto bersama dengan Amerika Serikat, Inggris dan Prancis, mengatakan lebih banyak sanksi tidak akan membantu. Dia menginginkan sanksi terhadap Korea Utara dilonggarkan.
Geng mengatakan itu dimaksudkan sebagai isyarat niat baik untuk mencoba dan menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk detente.
Thomas-Greenfield mengatakan pencabutan sanksi PBB akan memberi penghargaan kepada Pyongyang. "Karena tidak melakukan apa pun untuk mematuhi resolusi Dewan Keamanan [PBB]," katanya.
Dia menuduh Pyongyang merampas bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan warga Korea Utara.
Rusia dan China juga kembali menyuarakan kekhawatiran nuklir atas pakta keamanan yang dikenal sebagai AUKUS yang akan membuat Australia mengembangkan program kapal selam bertenaga nuklir dengan Amerika Serikat dan Inggris.
Amerika Serikat dan Inggris sama-sama menolak kekhawatiran mereka dan mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa AUKUS tidak melanggar Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir.
“Program rudal nuklir dan balistik ilegal Korea Utara melanggar berbagai resolusi Dewan [Keamanan PBB]. Jadi tidak ada bandingannya dengan AUKUS,” kata wakil Duta Besar Inggris untuk PBB James Kariuki kepada Dewan.
Pertemuan Dewan Keamanan PBB itu berlangsung hari Senin. Selain memperdebatkan manuver rudal balistik Korea Utara, pertemuan itu juga membahas masalah pengembangan program senjata nuklir Pyongyang.
Dewan Keamanan PBB beranggotakan 15 negara bertemu membahas apa yang disebut Pyongyang sebagai peluncuran rudal balistik antarbenua Hwasong-17 terbesarnya pada Kamis lalu.
Korea Utara telah berada di bawah sanksi PBB atas program misil dan nuklirnya sejak 2006.
Baca Juga: Rudal Nuklir Korut Dapat Hantam Daratan AS Hanya dalam 33 Menit
China dan Rusia menyalahkan latihan militer gabungan Amerika Serikat dan Korea Selatan karena memprovokasi Pyongyang. Sementara Washington menuduh Beijing dan Moskow membuat Korea Utara semakin berani karena dengan melindunginya dari lebih banyak sanksi.
"Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres tetap sangat prihatin atas perpecahan yang mencegah masyarakat internasional bertindak atas masalah ini," kata seorang pejabat senior PBB pada pertemuan itu, seperti dikutip Reuters, Selasa (21/3/2023).
Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Anna Evstigneeva menggambarkan aktivitas militer AS dan Korea Selatan sebagai manuver yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara Wakil Duta Besar China untuk PBB Geng Shuang mempertanyakan apakah manuver gabungan itu latihan pertahanan dan menyalahkan mereka karena meningkatkan ketegangan.
"Latihan ini sudah berlangsung lama, rutin. Mereka murni bersifat defensif...Amerika Serikat tidak memiliki niat bermusuhan terhadap DPRK," kata Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield, menggunakan singkatan dari nama resmi Korea Utara, Democratic People's Republic of Korea.
Selama beberapa tahun terakhir Dewan Keamanan PBB telah terpecah tentang bagaimana menangani Pyongyang.
Rusia dan China, kekuatan veto bersama dengan Amerika Serikat, Inggris dan Prancis, mengatakan lebih banyak sanksi tidak akan membantu. Dia menginginkan sanksi terhadap Korea Utara dilonggarkan.
Geng mengatakan itu dimaksudkan sebagai isyarat niat baik untuk mencoba dan menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk detente.
Thomas-Greenfield mengatakan pencabutan sanksi PBB akan memberi penghargaan kepada Pyongyang. "Karena tidak melakukan apa pun untuk mematuhi resolusi Dewan Keamanan [PBB]," katanya.
Dia menuduh Pyongyang merampas bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan warga Korea Utara.
Rusia dan China juga kembali menyuarakan kekhawatiran nuklir atas pakta keamanan yang dikenal sebagai AUKUS yang akan membuat Australia mengembangkan program kapal selam bertenaga nuklir dengan Amerika Serikat dan Inggris.
Amerika Serikat dan Inggris sama-sama menolak kekhawatiran mereka dan mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa AUKUS tidak melanggar Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir.
“Program rudal nuklir dan balistik ilegal Korea Utara melanggar berbagai resolusi Dewan [Keamanan PBB]. Jadi tidak ada bandingannya dengan AUKUS,” kata wakil Duta Besar Inggris untuk PBB James Kariuki kepada Dewan.
(min)
Lihat Juga :
