Rusia Ledek Surat Perintah Penangkapan Putin oleh ICC, Anggap Seperti Tisu Toilet
loading...
Rusia meledek surat perintah penangkapan Presiden Vladimir Putin yang dikeluarkan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Rusia menganggap surat itu seperti tisu toilet. Foto/REUTERS
A
A
A
MOSKOW - Wakil Kepala Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev meledek surat perintah penangkapan yang dikeluarkan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag untuk Presiden Vladimir Putin . Medvedev menyamakan surat perintah itu dengan tisu toilet.
“Pengadilan Pidana Internasional telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Vladimir Putin. Tidak perlu menjelaskan di mana kertas ini harus digunakan,” tulis Medvedev di Twitter, dengan menambahkan emoji tisu toilet.
ICC pada hari Jumat mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Putin atas dugaan kejahatan perang di Ukraina.
Selain Putin, surat perintah dari ICC juga ditujukan kepada Maria Lvova-Belova, Komisaris Hak Anak di Kantor Presiden Rusia. Keduanya dituduh melakukan pemindahan tidak sah anak-anak dari wilayah pendudukan di Ukraina ke wilayah Rusia.
Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan surat perintah dari ICC tidak ada artinya.
“Keputusan Pengadilan Kriminal Internasional tidak ada artinya bagi negara kita, termasuk dari sudut pandang hukum,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova di saluran Telegramnya.
“Rusia bukan pihak dalam Statuta Roma Pengadilan Kriminal Internasional dan tidak memiliki kewajiban di bawahnya," lanjut Zakharova.
Baca Juga: ICC Ingin Tangkap Putin atas Kejahatan Perang, Mengapa Bush Tidak?
Maria Lvova-Belova menjawab tuduhan dari ICC. “Sangat menyenangkan bahwa komunitas internasional menghargai pekerjaan ini untuk membantu anak-anak negara kita: bahwa kita tidak meninggalkan mereka di zona perang, kita membawa mereka keluar, kita menciptakan kondisi yang baik untuk mereka, kita mengelilingi mereka dengan kasih sayang, orang-orang yang peduli,” katanya kepada wartawan, seperti dilansir RIA Novosti, Sabtu (18/3/2023).
Rusia menandatangani Statuta Roma pada tahun 2000, namun tidak pernah meratifikasinya untuk menjadi anggota ICC, dan akhirnya menarik tanda tangannya pada tahun 2016.
Pada saat itu, Rusia berada di bawah tekanan internasional atas perampasan dan aneksasi Crimea secara sepihak dari Ukraina pada tahun 2014, serta kampanye serangan udara di Suriah untuk mendukung perang Presiden Bashar al-Assad melawan pasukan oposisi.
“Pengadilan Pidana Internasional telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Vladimir Putin. Tidak perlu menjelaskan di mana kertas ini harus digunakan,” tulis Medvedev di Twitter, dengan menambahkan emoji tisu toilet.
ICC pada hari Jumat mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Putin atas dugaan kejahatan perang di Ukraina.
Selain Putin, surat perintah dari ICC juga ditujukan kepada Maria Lvova-Belova, Komisaris Hak Anak di Kantor Presiden Rusia. Keduanya dituduh melakukan pemindahan tidak sah anak-anak dari wilayah pendudukan di Ukraina ke wilayah Rusia.
Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan surat perintah dari ICC tidak ada artinya.
“Keputusan Pengadilan Kriminal Internasional tidak ada artinya bagi negara kita, termasuk dari sudut pandang hukum,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova di saluran Telegramnya.
“Rusia bukan pihak dalam Statuta Roma Pengadilan Kriminal Internasional dan tidak memiliki kewajiban di bawahnya," lanjut Zakharova.
Baca Juga: ICC Ingin Tangkap Putin atas Kejahatan Perang, Mengapa Bush Tidak?
Maria Lvova-Belova menjawab tuduhan dari ICC. “Sangat menyenangkan bahwa komunitas internasional menghargai pekerjaan ini untuk membantu anak-anak negara kita: bahwa kita tidak meninggalkan mereka di zona perang, kita membawa mereka keluar, kita menciptakan kondisi yang baik untuk mereka, kita mengelilingi mereka dengan kasih sayang, orang-orang yang peduli,” katanya kepada wartawan, seperti dilansir RIA Novosti, Sabtu (18/3/2023).
Rusia menandatangani Statuta Roma pada tahun 2000, namun tidak pernah meratifikasinya untuk menjadi anggota ICC, dan akhirnya menarik tanda tangannya pada tahun 2016.
Pada saat itu, Rusia berada di bawah tekanan internasional atas perampasan dan aneksasi Crimea secara sepihak dari Ukraina pada tahun 2014, serta kampanye serangan udara di Suriah untuk mendukung perang Presiden Bashar al-Assad melawan pasukan oposisi.
(min)
Explore More