ICC Perintahkan Penangkapan Presiden Putin, Ini Reaksi Keras Rusia
Sabtu, 18 Maret 2023 - 00:01 WIB
loading...
Rusia bereaksi keras atas keputusan Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Vladimir Putin atas dugaan kejahatan perang di Ukraina. Foto/REUTERS
A
A
A
MOSKOW - Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin terkait kejahatan perang di Ukraina . Moskow bereaksi keras atas keputusan itu.
Selain ditujukan pada Putin, surat perintah penangkapan dari ICC juga ditujukan untuk Komisaris Hak Anak Kantor Presiden Rusia Maria Alekseyevna Lvova-Belova atas tuduhan pemindahan tidak sah anak-anak Ukraina.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan ICC di Den Haag pada hari Jumat tersebut batal demi hukum dan tidak memiliki bobot hukum.
Baca Juga: ICC Perintahkan Penangkapan Vladimir Putin atas Kejahatan Perang di Ukraina
"Keputusan Pengadilan Kriminal Internasional tidak memiliki arti penting bagi negara kita, termasuk dari sudut pandang hukum," tulis Zakharova dalam posting Telegram pada Jumat malam, seperti dikutip Sputnik, Sabtu (18/3/2023).
"Rusia bukan pihak dalam Statuta Roma ICC dan tidak memikul kewajiban di bawahnya. Rusia tidak terlibat dalam kerja sama dengan badan ini, dan kemungkinan 'resep' untuk penangkapan yang datang dari pengadilan akan secara hukum batal demi hukum bagi kami," imbuh Zakharova.
Senator Andrei Klishas, Ketua Komite Dewan Federasi Rusia untuk Perundang-undangan Konstitusional dan Pembangunan Negara, menggemakan sentimen Zakharova, dengan mengatakan surat perintah ICC tidak memiliki dasar atau efek hukum di Rusia.
"Mendesak Rusia untuk segera mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap semua hakim ICC," ujarnya.
"Saat ini yurisdiksi ICC tidak hanya diakui oleh Rusia, tetapi juga oleh sejumlah anggota Dewan Keamanan PBB. Setelah membuat keputusan yang tidak masuk akal, ICC telah memulai jalan penghancuran diri,” kata Klishas.
Sebelumnya, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin dan Maria Lvova-Belova atas dugaan tanggung jawab mereka terkait kejahatan perang berupa pemindahan anak-anak secara tidak sah dari wilayah pendudukan di Ukraina ke Federasi Rusia dari Februari 2022 dan seterusnya.
Selain ditujukan pada Putin, surat perintah penangkapan dari ICC juga ditujukan untuk Komisaris Hak Anak Kantor Presiden Rusia Maria Alekseyevna Lvova-Belova atas tuduhan pemindahan tidak sah anak-anak Ukraina.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan ICC di Den Haag pada hari Jumat tersebut batal demi hukum dan tidak memiliki bobot hukum.
Baca Juga: ICC Perintahkan Penangkapan Vladimir Putin atas Kejahatan Perang di Ukraina
"Keputusan Pengadilan Kriminal Internasional tidak memiliki arti penting bagi negara kita, termasuk dari sudut pandang hukum," tulis Zakharova dalam posting Telegram pada Jumat malam, seperti dikutip Sputnik, Sabtu (18/3/2023).
"Rusia bukan pihak dalam Statuta Roma ICC dan tidak memikul kewajiban di bawahnya. Rusia tidak terlibat dalam kerja sama dengan badan ini, dan kemungkinan 'resep' untuk penangkapan yang datang dari pengadilan akan secara hukum batal demi hukum bagi kami," imbuh Zakharova.
Senator Andrei Klishas, Ketua Komite Dewan Federasi Rusia untuk Perundang-undangan Konstitusional dan Pembangunan Negara, menggemakan sentimen Zakharova, dengan mengatakan surat perintah ICC tidak memiliki dasar atau efek hukum di Rusia.
"Mendesak Rusia untuk segera mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap semua hakim ICC," ujarnya.
"Saat ini yurisdiksi ICC tidak hanya diakui oleh Rusia, tetapi juga oleh sejumlah anggota Dewan Keamanan PBB. Setelah membuat keputusan yang tidak masuk akal, ICC telah memulai jalan penghancuran diri,” kata Klishas.
Sebelumnya, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin dan Maria Lvova-Belova atas dugaan tanggung jawab mereka terkait kejahatan perang berupa pemindahan anak-anak secara tidak sah dari wilayah pendudukan di Ukraina ke Federasi Rusia dari Februari 2022 dan seterusnya.
(mas)
Lihat Juga :
