Korsel Cabut Izin Operasi Dua Kelompok Pembelot Korut
loading...
Korsel mencabut izin operasi dua kelompok pembelot Korut karena menyebarkan selebaran anti Pyongyang. Foto/France24
A
A
A
SEOUL - Korea Selatan (Korsel) mencabut izin operasi dua kelompok pembelot asal Korea Utara (Korut) karena mengirim selebaran anti Pyongyang melintasi perbatasan. Itu dilakukan setelah Pyongyang dengan emosi mencela kegiatan tersebut dan meledakkan kantor penghubung kedua negara.
Kementerian Unifikasi Korsel, yang menangani hubungan dengan Korut, mengatakan pihaknya telah mencabut lisensi dua kelompok pembelot Korut yaitu Fighters for a Free North Korea and Kuensaem Education Center.
"Distribusi selebaran dan barang-barang kelompok ke (Korea) Utara sangat menghambat kebijakan penyatuan pemerintah dan upaya untuk mempromosikannya, menyebabkan bahaya bagi kehidupan dan keselamatan penduduk daerah perbatasan, dan menciptakan ketegangan," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Reuters, Jumat (17/7/2020).
Tanpa lisensi organisasi non-pemerintah (LSM), kelompok itu tidak akan mendapatkan pembebasan pajak atau diizinkan untuk menggalang dana, meskipun sumbangan masih diperbolehkan.
Kedua kelompok itu, bersama dengan organisasi-organisasi hak asasi manusia, mengutuk tindakan pemerintah itu sebagai upaya untuk membungkam suara-suara kritis dari Korut demi kepentingan agenda politiknya. (Baca: Aktivis Sebar Selebaran Anti Korut di Tengah Ketegangan Semenanjung Korea )
"Pemerintah telah menunjukkan rekam jejak menggunakan langkah-langkah legislatif dan administratif untuk menekan LSM agar bertindak sesuai dengan agenda kebijakan saat itu: hubungan persahabatan dengan Korea Utara," kata sebuah koalisi kelompok dalam sebuah petisi yang dikirim ke PBB.
Kelompok-kelompok yang dijalankan oleh pembelot Korut telah bertahun-tahun mengirim selebaran anti-Pyongyang, bersama dengan makanan, obat-obatan, uang kertas USD1, radio mini dan USB dengan drama dan berita Korsel, ke Korut. Benda-benda itu biasanya dikirimkan dengan balon atau botol di sungai-sungai perbatasan.
Pemerintah Presiden Korsel Moon Jae-in ingin meningkatkan hubungan dengan Korut dan meminta kelompok-kelompok itu untuk berhenti mengirim propaganda tetapi mereka menolak permintaan itu.
Ketegangan di Semenanjung Korea berkobar setelah Korut, yang marah tentang selebaran propaganda, meledakkan kantor penghubung bersama di sisi perbatasan dan mengancam aksi militer. (Baca: Korut Ledakkan Kantor Penghubung Dua Korea, Waswas Perang Pecah )
Kementerian Unifikasi Korsel, yang menangani hubungan dengan Korut, mengatakan pihaknya telah mencabut lisensi dua kelompok pembelot Korut yaitu Fighters for a Free North Korea and Kuensaem Education Center.
"Distribusi selebaran dan barang-barang kelompok ke (Korea) Utara sangat menghambat kebijakan penyatuan pemerintah dan upaya untuk mempromosikannya, menyebabkan bahaya bagi kehidupan dan keselamatan penduduk daerah perbatasan, dan menciptakan ketegangan," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Reuters, Jumat (17/7/2020).
Tanpa lisensi organisasi non-pemerintah (LSM), kelompok itu tidak akan mendapatkan pembebasan pajak atau diizinkan untuk menggalang dana, meskipun sumbangan masih diperbolehkan.
Kedua kelompok itu, bersama dengan organisasi-organisasi hak asasi manusia, mengutuk tindakan pemerintah itu sebagai upaya untuk membungkam suara-suara kritis dari Korut demi kepentingan agenda politiknya. (Baca: Aktivis Sebar Selebaran Anti Korut di Tengah Ketegangan Semenanjung Korea )
"Pemerintah telah menunjukkan rekam jejak menggunakan langkah-langkah legislatif dan administratif untuk menekan LSM agar bertindak sesuai dengan agenda kebijakan saat itu: hubungan persahabatan dengan Korea Utara," kata sebuah koalisi kelompok dalam sebuah petisi yang dikirim ke PBB.
Kelompok-kelompok yang dijalankan oleh pembelot Korut telah bertahun-tahun mengirim selebaran anti-Pyongyang, bersama dengan makanan, obat-obatan, uang kertas USD1, radio mini dan USB dengan drama dan berita Korsel, ke Korut. Benda-benda itu biasanya dikirimkan dengan balon atau botol di sungai-sungai perbatasan.
Pemerintah Presiden Korsel Moon Jae-in ingin meningkatkan hubungan dengan Korut dan meminta kelompok-kelompok itu untuk berhenti mengirim propaganda tetapi mereka menolak permintaan itu.
Ketegangan di Semenanjung Korea berkobar setelah Korut, yang marah tentang selebaran propaganda, meledakkan kantor penghubung bersama di sisi perbatasan dan mengancam aksi militer. (Baca: Korut Ledakkan Kantor Penghubung Dua Korea, Waswas Perang Pecah )
(ber)
Lihat Juga :
