China Kecam Pendudukan Militer AS di Suriah, Menyebutnya Pencuri Minyak
Minggu, 12 Maret 2023 - 03:55 WIB
loading...
China mengecam pendudukan militer Amerika Serikat di Suriah yang tak kunjung diakhiri. Foto/REUTERS
A
A
A
BEIJING - Pemerintah China mengecam pendudukan militer Amerika Serikat (AS) yang ilegal di Suriah , yang hanya memperburuk bencana kemanusiaan di negara itu.
Kecaman ini muncul setelah Kongres Amerika memilih untuk menolak penarikan pasukan dari negara yang dipimpin Presiden Bashar al-Assad tersebut.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning, dalam jumpa pers hari Jumat, diminta untuk mengomentari pemungutan suara baru-baru ini oleh Kongres AS yang memilih memperpanjang intervensi militer di Suriah.
Baca juga: Suriah Marah Panglima Militer AS Kunjungi Wilayah Pemberontak SDF
Mao menanggapi dengan mendesak Washington untuk segera mengakhiri pendudukan dan penjarahan ilegal pasukan Amerika serta mencabut sanksi melumpuhkan yang menargetkan ekonomi Suriah.
“Sejak AS memulai campur tangan ilegalnya dalam krisis Suriah, operasi militernya di Suriah telah merenggut banyak nyawa warga sipil tak berdosa dan menyebabkan bencana kemanusiaan yang parah,” kata Mao.
"AS telah dikritik berkali-kali oleh PBB dan badan-badan internasional lainnya atas serangan tanpa pandang bulu yang dapat dianggap sebagai kejahatan perang," ujarnya, seperti dikutip dari situs web Kementerian Luar Negeri China, Sabtu (11/3/2023).
Rancangan Undang-Undang (RUU), untuk penarikan pasukan Amerika dari Suriah, yang disponsori Partai Republik ditolak mayoritas anggota Kongres pada hari Rabu dengan alasan penarikan pasukan dapat menyebabkan kebangkitan kelompok teroris seperti ISIS.
Diperkenalkan oleh Matt Gaetz dari Partai Republik asal Florida, RUU tersebut meminta penarikan penuh tentara Amerika dalam jangka waktu enam bulan, namun mayoritas anggota Kongres memilih menolak RUU tersebut.
Mao memohon Washington untuk menghormati kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah negara lain, dan untuk menghentikan bencana kemanusiaan yang parah di Suriah, di mana gempa baru-baru ini menewaskan lebih dari 7.000 orang.
Sanksi ekonomi AS telah mengganggu upaya bantuan setelah bencana, mendorong seruan lebih lanjut dari Beijing untuk mencabut sanksi dan memungkinkan bantuan yang sangat dibutuhkan masuk ke negara itu tanpa hambatan.
Chinajuga menyoroti pencurian minyak oleh pasukan AS yang ditempatkan di timur laut Suriah yang kaya sumber daya, di mana mereka telah lama bergabung dengan kelompok milisi Kurdi.
Pada bulan Januari, Beijing menuduh Washington sebagai "bandit" dan "penjarah", merujuk statistik pemerintah daerah setempat di Suriah yang menyatakan bahwa lebih dari 80% produksi minyak harian Suriah telah diselundupkan ke luar negeri oleh pasukan pendudukan AS pada paruh pertama tahun 2022.
Pasukan AS pertama kali dikirim ke Suriah pada tahun 2014, dimulai dengan operator khusus diikuti oleh pasukan darat konvensional dan penyebaran Angkatan Udara di kemudian hari.
Meskipun Presiden Barack Obama saat itu mengeklaim misi mereka difokuskan pada memerangi teroris, Washington sebelumnya mengirim dan mengawasi pengiriman senjata dalam jumlah besar ke kelompok pemberontak jihadis yang berusaha menggulingkan pemerintah di Damaskus mulai awal 2013.
Kecaman ini muncul setelah Kongres Amerika memilih untuk menolak penarikan pasukan dari negara yang dipimpin Presiden Bashar al-Assad tersebut.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning, dalam jumpa pers hari Jumat, diminta untuk mengomentari pemungutan suara baru-baru ini oleh Kongres AS yang memilih memperpanjang intervensi militer di Suriah.
Baca juga: Suriah Marah Panglima Militer AS Kunjungi Wilayah Pemberontak SDF
Mao menanggapi dengan mendesak Washington untuk segera mengakhiri pendudukan dan penjarahan ilegal pasukan Amerika serta mencabut sanksi melumpuhkan yang menargetkan ekonomi Suriah.
“Sejak AS memulai campur tangan ilegalnya dalam krisis Suriah, operasi militernya di Suriah telah merenggut banyak nyawa warga sipil tak berdosa dan menyebabkan bencana kemanusiaan yang parah,” kata Mao.
"AS telah dikritik berkali-kali oleh PBB dan badan-badan internasional lainnya atas serangan tanpa pandang bulu yang dapat dianggap sebagai kejahatan perang," ujarnya, seperti dikutip dari situs web Kementerian Luar Negeri China, Sabtu (11/3/2023).
Rancangan Undang-Undang (RUU), untuk penarikan pasukan Amerika dari Suriah, yang disponsori Partai Republik ditolak mayoritas anggota Kongres pada hari Rabu dengan alasan penarikan pasukan dapat menyebabkan kebangkitan kelompok teroris seperti ISIS.
Diperkenalkan oleh Matt Gaetz dari Partai Republik asal Florida, RUU tersebut meminta penarikan penuh tentara Amerika dalam jangka waktu enam bulan, namun mayoritas anggota Kongres memilih menolak RUU tersebut.
Mao memohon Washington untuk menghormati kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah negara lain, dan untuk menghentikan bencana kemanusiaan yang parah di Suriah, di mana gempa baru-baru ini menewaskan lebih dari 7.000 orang.
Sanksi ekonomi AS telah mengganggu upaya bantuan setelah bencana, mendorong seruan lebih lanjut dari Beijing untuk mencabut sanksi dan memungkinkan bantuan yang sangat dibutuhkan masuk ke negara itu tanpa hambatan.
Chinajuga menyoroti pencurian minyak oleh pasukan AS yang ditempatkan di timur laut Suriah yang kaya sumber daya, di mana mereka telah lama bergabung dengan kelompok milisi Kurdi.
Pada bulan Januari, Beijing menuduh Washington sebagai "bandit" dan "penjarah", merujuk statistik pemerintah daerah setempat di Suriah yang menyatakan bahwa lebih dari 80% produksi minyak harian Suriah telah diselundupkan ke luar negeri oleh pasukan pendudukan AS pada paruh pertama tahun 2022.
Pasukan AS pertama kali dikirim ke Suriah pada tahun 2014, dimulai dengan operator khusus diikuti oleh pasukan darat konvensional dan penyebaran Angkatan Udara di kemudian hari.
Meskipun Presiden Barack Obama saat itu mengeklaim misi mereka difokuskan pada memerangi teroris, Washington sebelumnya mengirim dan mengawasi pengiriman senjata dalam jumlah besar ke kelompok pemberontak jihadis yang berusaha menggulingkan pemerintah di Damaskus mulai awal 2013.
(min)
Lihat Juga :
