1 Tahun Invasi, PBB Serukan Rusia Segera Angkat Kaki dari Ukraina
Jum'at, 24 Februari 2023 - 05:47 WIB
loading...
Majelis Umum PBB telah menyetujui resolusi untuk menyerukan Rusia segera dan tanpa syarat menarik diri dari Ukraina. Foto/Euronews
A
A
A
NEW YORK - Majelis Umum PBB telah menyetujui resolusi untuk menyerukan Rusia segera dan tanpa syarat menarik diri dari Ukraina . Resolusi ini menandai satu tahun sejak invasi Moskow dengan menyerukan perdamaian yang komprehensif, adil dan abadi.
Tepuk tangan pecah saat hasil diumumkan. Resolusi pada Kamis malam waktu Amerika Serikat (AS) melihat 141 negara mendukung dengan tujuh menentang dan 32 abstain, termasuk China.
Rusia telah bekerja keras untuk mencoba mengakhiri pengucilannya dengan menyalahkan Barat karena menuangkan senjata ke wilayah tersebut dan dengan menunjuk pada krisis kelaparan yang meningkat, Rusia menyalahkan sanksi Barat.
Tetapi sekutu Ukraina pada bagian mereka telah mencoba untuk memaksimalkan konsultasi, dan resolusi tersebut sangat menekankan pada kesediaan Ukraina untuk berdialog. Ukraina juga dibujuk untuk menghapus referensi yang direncanakan untuk membawa kepemimpinan Rusia ke pengadilan khusus karena melakukan kejahatan perang. Beberapa pembicara mengatakan langkah seperti itu hanya akan membuat pencarian perdamaian menjadi lebih sulit dipahami.
Namun, sekutu Ukraina gagal meningkatkan jumlah dukungan yang terlihat dalam pemungutan suara terakhir pada bulan Oktober setelah Rusia mencaplok republik di timur Ukraina. Dalam pemungutan suara itu, 143 negara mendukung resolusi tersebut, dengan lima menentang dan 35 abstain.
“Dengan memberikan suara mendukung resolusi majelis umum PBB hari ini, 141 negara anggota PBB memperjelas bahwa Rusia harus mengakhiri agresi ilegalnya. Integritas teritorial Ukraina harus dipulihkan. Satu tahun setelah Rusia meluncurkan invasi skala penuh, dukungan global untuk Ukraina tetap kuat,” kata Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, seperti dilansir dari The Guardian, Jumat (24/2/2023).
Baca: Demonstran Inggris Mengecat Bendera Ukraina di Luar Kedubes Rusia
Di antara negara-negara besar yang abstain, Thailand mengatakan tidak ingin terlibat dalam permainan moralitas, menambahkan bahwa miliaran penonton menanggung beban perang.
Afrika Selatan menekankan bahwa prinsip integritas teritorial dalam Piagam PBB adalah sakral, dan diterapkan dalam kasus Ukraina, tetapi mengklaim resolusi tersebut tidak akan memajukan tujuan perdamaian.
Deputi utusan China untuk PBB, Dai Bing, mengatakan bahwa pihak Barat sedang menyulut api dengan mempersenjatai Ukraina.
"Itu hanya akan memperburuk ketegangan," katanya.
Memimpin kamp abstain, dia mengklaim: “Satu tahun memasuki krisis Ukraina, konflik masih terus berlanjut dan berkembang dalam skala, mendatangkan malapetaka bagi banyak nyawa. Efek limpahan semakin intensif. Kami sangat khawatir tentang ini."
Baca: Ukraina Luncurkan Uang Kertas untuk Memperingati Invasi Rusia
"Posisi China dalam masalah Ukraina konsisten dan jelas. Kedaulatan dan integritas teritorial semua negara harus dihormati. Tujuan dan prinsip Piagam PBB harus diperhatikan. Masalah keamanan yang sah dari semua negara harus ditanggapi dengan serius,” sambungnya.
Pernyataannya memicu bantahan yang kuat dari Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, yang menolak klaim bahwa Barat memanjakan pengeluaran militer dengan mengorbankan prioritas lain yang lebih penting bagi rakyat biasa.
Dia mengatakan tidak benar untuk mengklaim bahwa bantuan militer memperburuk krisis karena jika barat tidak memberikan bantuan, agresor akan bebas untuk merebut Ukraina dan menghancurkan Piagam PBB.
Catherine Colonna, Menteri Luar Negeri Prancis - salah satu dari banyak menteri luar negeri Eropa yang melakukan perjalanan ke New York untuk debat sebelum pemungutan suara - memperingatkan bahwa mereka yang abstain sebenarnya akan berpihak pada agresor.
Dia mengatakan tidak ada yang bisa tidur nyenyak di dunia di mana kekuatan besar - yang memiliki senjata nuklir dan anggota tetap Dewan Keamanan PBB - dapat, atas kebijaksanaannya sendiri, memutuskan untuk menyerang tetangganya.
“Rusia mencoba meyakinkan beberapa dari Anda bahwa upayanya untuk mengacaukan tatanan dunia dan memaksakan tatanan berbasis kekuatan akan menguntungkan mereka. Ini adalah ilusi. Fakta membuktikan hal ini. Hanya Rusia dan Rusia saja yang menginginkan perang,” tegasnya.
Baca: WHO: Terjadi 802 Serangan pada Layanan Kesehatan di Ukraina Selama Perang
Tepuk tangan pecah saat hasil diumumkan. Resolusi pada Kamis malam waktu Amerika Serikat (AS) melihat 141 negara mendukung dengan tujuh menentang dan 32 abstain, termasuk China.
Rusia telah bekerja keras untuk mencoba mengakhiri pengucilannya dengan menyalahkan Barat karena menuangkan senjata ke wilayah tersebut dan dengan menunjuk pada krisis kelaparan yang meningkat, Rusia menyalahkan sanksi Barat.
Tetapi sekutu Ukraina pada bagian mereka telah mencoba untuk memaksimalkan konsultasi, dan resolusi tersebut sangat menekankan pada kesediaan Ukraina untuk berdialog. Ukraina juga dibujuk untuk menghapus referensi yang direncanakan untuk membawa kepemimpinan Rusia ke pengadilan khusus karena melakukan kejahatan perang. Beberapa pembicara mengatakan langkah seperti itu hanya akan membuat pencarian perdamaian menjadi lebih sulit dipahami.
Namun, sekutu Ukraina gagal meningkatkan jumlah dukungan yang terlihat dalam pemungutan suara terakhir pada bulan Oktober setelah Rusia mencaplok republik di timur Ukraina. Dalam pemungutan suara itu, 143 negara mendukung resolusi tersebut, dengan lima menentang dan 35 abstain.
“Dengan memberikan suara mendukung resolusi majelis umum PBB hari ini, 141 negara anggota PBB memperjelas bahwa Rusia harus mengakhiri agresi ilegalnya. Integritas teritorial Ukraina harus dipulihkan. Satu tahun setelah Rusia meluncurkan invasi skala penuh, dukungan global untuk Ukraina tetap kuat,” kata Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, seperti dilansir dari The Guardian, Jumat (24/2/2023).
Baca: Demonstran Inggris Mengecat Bendera Ukraina di Luar Kedubes Rusia
Di antara negara-negara besar yang abstain, Thailand mengatakan tidak ingin terlibat dalam permainan moralitas, menambahkan bahwa miliaran penonton menanggung beban perang.
Afrika Selatan menekankan bahwa prinsip integritas teritorial dalam Piagam PBB adalah sakral, dan diterapkan dalam kasus Ukraina, tetapi mengklaim resolusi tersebut tidak akan memajukan tujuan perdamaian.
Deputi utusan China untuk PBB, Dai Bing, mengatakan bahwa pihak Barat sedang menyulut api dengan mempersenjatai Ukraina.
"Itu hanya akan memperburuk ketegangan," katanya.
Memimpin kamp abstain, dia mengklaim: “Satu tahun memasuki krisis Ukraina, konflik masih terus berlanjut dan berkembang dalam skala, mendatangkan malapetaka bagi banyak nyawa. Efek limpahan semakin intensif. Kami sangat khawatir tentang ini."
Baca: Ukraina Luncurkan Uang Kertas untuk Memperingati Invasi Rusia
"Posisi China dalam masalah Ukraina konsisten dan jelas. Kedaulatan dan integritas teritorial semua negara harus dihormati. Tujuan dan prinsip Piagam PBB harus diperhatikan. Masalah keamanan yang sah dari semua negara harus ditanggapi dengan serius,” sambungnya.
Pernyataannya memicu bantahan yang kuat dari Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, yang menolak klaim bahwa Barat memanjakan pengeluaran militer dengan mengorbankan prioritas lain yang lebih penting bagi rakyat biasa.
Dia mengatakan tidak benar untuk mengklaim bahwa bantuan militer memperburuk krisis karena jika barat tidak memberikan bantuan, agresor akan bebas untuk merebut Ukraina dan menghancurkan Piagam PBB.
Catherine Colonna, Menteri Luar Negeri Prancis - salah satu dari banyak menteri luar negeri Eropa yang melakukan perjalanan ke New York untuk debat sebelum pemungutan suara - memperingatkan bahwa mereka yang abstain sebenarnya akan berpihak pada agresor.
Dia mengatakan tidak ada yang bisa tidur nyenyak di dunia di mana kekuatan besar - yang memiliki senjata nuklir dan anggota tetap Dewan Keamanan PBB - dapat, atas kebijaksanaannya sendiri, memutuskan untuk menyerang tetangganya.
“Rusia mencoba meyakinkan beberapa dari Anda bahwa upayanya untuk mengacaukan tatanan dunia dan memaksakan tatanan berbasis kekuatan akan menguntungkan mereka. Ini adalah ilusi. Fakta membuktikan hal ini. Hanya Rusia dan Rusia saja yang menginginkan perang,” tegasnya.
Baca: WHO: Terjadi 802 Serangan pada Layanan Kesehatan di Ukraina Selama Perang
(ian)
Lihat Juga :
