alexametrics

Kantor China di Hong Kong: UU Sanksi AS Logika Gangster!

loading...
Kantor China di Hong Kong: UU Sanksi AS Logika Gangster!
Pemandangan malam hari di Kota Hong Kong, China. Foto/REUTERS
A+ A-
HONG KONG - Kantor perwakilan utama China di Hong Kong mengecam undang-undang yang diteken Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengesahkan sanksi terhadap para pejabat Beijing terkait masalah di Hong Kong. Kantor itu menyebut tindakan Trump sebagai "logika gangster" dan "penindasan".

Trump telah menandatangani Undang-Undang AS tentang Otonomi Hong Kong yang bertujuan untuk mengesahkan sanksi terhadap para pejabat China. Undang-undang itu juga mengamanatkan pencabutan status istimewa yang diberikan Washington untuk kota pusat keuangan Asia tersebut.

Undang-undang Amerika itu dengan suara bulat disahkan di DPR dan Senat Amerika bulan ini setelah Beijing memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong yang meredam kebebasan berbicara, dan secara efektif mengakhiri status otonomi di bekas koloni Inggris tersebut.

Dalam pernyataan tegas yang dirilis Rabu (15/7/2020) malam, Kantor Penghubung Hong Kong mengatakan sanksi Amerika tidak akan berdampak besar pada wilayah administrasi khusus dan lebih merusak kepentingan Amerika Serikat sendiri.



"Campur tangan yang tidak masuk akal dan ancaman tak tahu malu oleh Amerika Serikat adalah logika gangster dan perilaku intimidasi yang khas," bunyi pernyataan kantor tersebut. (Baca: Trump Tandatangani UU Sanksi China Atas Intervensi di Hong Kong)

"Tidak ada kekuatan eksternal yang dapat menghalangi tekad dan kepercayaan China untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasional demi kemakmuran dan stabilitas jangka panjang Hong Kong," lanjut kantor tersebut seperti dikutip Reuters, Kamis (16/7/2020). Tindakan Trump, menurut kantor itu, adalah bentuk campur tangan kotor terhadap urusan internal China.



Undang-undang keamanan yang diberlakukan di Hong Kong oleh Beijing akan menghukum apa yang secara luas didefinisikan oleh Beijing sebagai subversi, pemisahan diri, terorisme, dan kolusi dengan pasukan asing.

Para pengkritik khawatir undang-undang keamanan itu akan menghancurkan kebebasan luas yang dijanjikan kepada bekas jajahan Inggris ketika dikembalikan ke pemerintah China pada tahun 1997. Namun, para pendukung unndang-undang tersebut mengatakan aturan itu akan membawa stabilitas di kota pusat keuangan Asia tersebut setelah satu tahun dilanda protes antipemerintah.
halaman ke-1 dari 2
Ikuti Kuis Berhadiah Puluhan Juta Rupiah di SINDOnews
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak