Erdogan Jadikan Hagia Sophia Masjid, Ini Respons Tokoh-tokoh Muslim Indonesia
loading...
Seorang perempuan berpose di depan Hagia Sophia atau Ayasofya, setelah putusan pengadilan yang membuka jalan bagi bangunan itu dikonversi dari museum kembali menjadi masjid, di Istanbul, Turki, 10 Juli 2020. Foto/REUTERS/Murad Sezer
A
A
A
JAKARTA - Para tokoh Muslim Indonesia, termasuk dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, telah menyampaikan sikap atas konversi Hagia Sophia di Istanbul, Turki, dari museum kembali menjadi masjid. Konversi itu diputuskan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan .
Erdogan mengubah status bangunan yang awal mulanya gereja itu setelah pengadilan Turki membatalkan keputusan pemerintah 1934 yang menetapkan bangunan kuno itu sebagai museum.
Pengadilan dalam putusannya mengatakan permata arsitektur tersebut telah dimiliki oleh yayasan yang didirikan oleh Mehmed II (Sultan Muhammad al-Fatih), dan disajikan kepada masyarakat sebagai masjid. Menurut pengadilan, status itu tidak dapat diubah secara hukum sehingga keputusan pemerintah era Mustafa Kemal Ataturk tahun 1934 dicabut. (Baca: Sejarah Hagia Sophia, antara Katedral Kristen Ortodoks dan Masjid )
"Keputusan hukum melalui litigasi yang terbuka dan tidak memihak harus dihormati," kata Robikin Emhas, Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kepada Anadolu Agency. PBNU merupakan organisasi Muslim terbesar di Indonesia
Menanggapi reaksi beragam dari komunitas internasional, Emhas mengatakan setiap keputusan lembaga peradilan di negara mana pun tidak akan memuaskan semua pihak. "Tetapi putusan ini harus dihormati," kataya.
Muhammadiyah, organisasi Muslim tertua di Indonesia, menyambut keputusan Turki tentang konversi Hagia Sophia.
Wahid Ridwan, Sekretaris Lembaga Hubungan dan Kerja Sama Internasional (LHKI) Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, mengatakan pembukaan kembali Hagia Sophia sebagai masjid adalah hak penuh pemerintah dan rakyat Turki.
"Perubahan status dilakukan dalam proses hukum dan birokrasi sebagai negara yang demokratis, sehingga tidak perlu diperebutkan secara internasional karena telah melalui proses yang sangat akuntabel," katanya kepada Anadolu Agency.
Ridwan mengatakan langkah ini menggambarkan toleransi dan perkembangan peradaban dunia dalam harmoni agama. “Tekanan tidak akan mengubah sikap pemerintah dan rakyat Turki. Barat harus memahami bahwa pandangan mereka tentang Islam sangat sempit," katanya.
Dia menambahkan bahwa kritik atas keputusan itu tidak perlu karena Turki akan membuka kompleks bangunan kuno itu untuk pengunjung dari semua agama. (Baca juga: Balas Turki, Yunani Ancam Jadikan Rumah Ataturk Museum Genosida )
Erdogan mengubah status bangunan yang awal mulanya gereja itu setelah pengadilan Turki membatalkan keputusan pemerintah 1934 yang menetapkan bangunan kuno itu sebagai museum.
Pengadilan dalam putusannya mengatakan permata arsitektur tersebut telah dimiliki oleh yayasan yang didirikan oleh Mehmed II (Sultan Muhammad al-Fatih), dan disajikan kepada masyarakat sebagai masjid. Menurut pengadilan, status itu tidak dapat diubah secara hukum sehingga keputusan pemerintah era Mustafa Kemal Ataturk tahun 1934 dicabut. (Baca: Sejarah Hagia Sophia, antara Katedral Kristen Ortodoks dan Masjid )
"Keputusan hukum melalui litigasi yang terbuka dan tidak memihak harus dihormati," kata Robikin Emhas, Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kepada Anadolu Agency. PBNU merupakan organisasi Muslim terbesar di Indonesia
Menanggapi reaksi beragam dari komunitas internasional, Emhas mengatakan setiap keputusan lembaga peradilan di negara mana pun tidak akan memuaskan semua pihak. "Tetapi putusan ini harus dihormati," kataya.
Muhammadiyah, organisasi Muslim tertua di Indonesia, menyambut keputusan Turki tentang konversi Hagia Sophia.
Wahid Ridwan, Sekretaris Lembaga Hubungan dan Kerja Sama Internasional (LHKI) Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, mengatakan pembukaan kembali Hagia Sophia sebagai masjid adalah hak penuh pemerintah dan rakyat Turki.
"Perubahan status dilakukan dalam proses hukum dan birokrasi sebagai negara yang demokratis, sehingga tidak perlu diperebutkan secara internasional karena telah melalui proses yang sangat akuntabel," katanya kepada Anadolu Agency.
Ridwan mengatakan langkah ini menggambarkan toleransi dan perkembangan peradaban dunia dalam harmoni agama. “Tekanan tidak akan mengubah sikap pemerintah dan rakyat Turki. Barat harus memahami bahwa pandangan mereka tentang Islam sangat sempit," katanya.
Dia menambahkan bahwa kritik atas keputusan itu tidak perlu karena Turki akan membuka kompleks bangunan kuno itu untuk pengunjung dari semua agama. (Baca juga: Balas Turki, Yunani Ancam Jadikan Rumah Ataturk Museum Genosida )
Lihat Juga :
