AS dan Uni Eropa Ancam Georgia karena Ogah Menghukum Rusia
loading...
Georgia diancam akan dijatuhi sanksi ekonomi oleh AS dan Uni Eropa karena menolak menghukum Rusia atas invasinya ke Ukraina. Foto/REUTERS
A
A
A
BRUSSELS - Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE) mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada Georgia, negara pecahan Uni Soviet. Alasannya, negara itu menolak menghukum Rusia terkait invasinya terhadap Ukraina .
Menurut para pejabat Washington dan Brussels, Tbilisi akan dijatuhi sanksi ekonomi jika melanjutkan perjalanan udara dengan Rusia. Padahal, tidak ada pesawat yang terbang antara dua negara pecahan Soviet itu sejak 2019.
"Uni Eropa meminta Georgia untuk bergabung dengan sanksi...terhadap Rusia di sektor penerbangan dan untuk tetap waspada terhadap segala kemungkinan upaya untuk menghindari sanksi," kata External Action Service Uni Eropa melalui seorang juru bicaranya kepada situs berita Netgazeti.
"UE mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi pada negara-negara yang berusaha menghindari sanksi terhadap Rusia—termasuk dengan mengizinkan perjalanan udara," lanjut dia, yang dilansir Russia Today, Senin (6/2/2023).
Departemen Luar Negeri AS, melalui seorang juru bicaranya, mengatakan langkah yang sama telah diambil. Juru bicara tersebut, kepada Voice of America, mengatakan bahwa perusahaan yang melayani pesawat Rusia di bandara Georgia akan terkena kontrol impor dan ekspor.
“Sekarang bukan waktunya untuk meningkatkan keterlibatan dengan Rusia,” kata juru bicara departemen tersebut.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengangkat prospek untuk melanjutkan rute udara antara kedua negara bulan lalu, ketika dia memuji Georgia karena menolak menjatuhkan sanksi terhadap Rusia setelah operasi militer Moskow di Ukraina.
"Fakta bahwa sebuah negara kecil dan pemerintahnya memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa mereka akan dipandu oleh kepentingan mereka sendiri...ini menginspirasi rasa hormat," katanya.
Menyambut hubungan perdagangan yang semakin dalam antara Rusia dan Georgia, dia menambahkan: “Saya harap kita juga dapat segera melanjutkan hubungan udara langsung.”
Partai Georgian Dream yang berkuasa di Tbilisi menyambut baik pernyataan Lavrov, di mana ketua partai; Irakli Kobakhidze, menyebut dimulainya kembali penerbangan sebagai langkah "selamat datang" yang akan penting bagi sesama warga dari kedua negara.
Namun, presiden Georgia yang pro-Barat, Salome Zurabishvili, menyebut gagasan itu tidak dapat dipahami, dan menuduh Moskow berusaha membuat jarak antara negaranya dan Barat.
Brussel, khususnya, memiliki pengaruh atas Georgia, mengingat negara pecahan Soviet itu melamar keanggotaan UE tahun lalu dan sedang menunggu keputusan untuk menerima status kandidat resmi.
Rusia secara sepihak menangguhkan hubungan udara dengan Georgia pada 2019, setelah gerombolan nasionalis dan pro-Barat berusaha menyerbu gedung Parlemen negara itu selama pidato anggota Parlemen Rusia Sergey Gavrilov.
Menurut para pejabat Washington dan Brussels, Tbilisi akan dijatuhi sanksi ekonomi jika melanjutkan perjalanan udara dengan Rusia. Padahal, tidak ada pesawat yang terbang antara dua negara pecahan Soviet itu sejak 2019.
"Uni Eropa meminta Georgia untuk bergabung dengan sanksi...terhadap Rusia di sektor penerbangan dan untuk tetap waspada terhadap segala kemungkinan upaya untuk menghindari sanksi," kata External Action Service Uni Eropa melalui seorang juru bicaranya kepada situs berita Netgazeti.
"UE mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi pada negara-negara yang berusaha menghindari sanksi terhadap Rusia—termasuk dengan mengizinkan perjalanan udara," lanjut dia, yang dilansir Russia Today, Senin (6/2/2023).
Departemen Luar Negeri AS, melalui seorang juru bicaranya, mengatakan langkah yang sama telah diambil. Juru bicara tersebut, kepada Voice of America, mengatakan bahwa perusahaan yang melayani pesawat Rusia di bandara Georgia akan terkena kontrol impor dan ekspor.
“Sekarang bukan waktunya untuk meningkatkan keterlibatan dengan Rusia,” kata juru bicara departemen tersebut.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengangkat prospek untuk melanjutkan rute udara antara kedua negara bulan lalu, ketika dia memuji Georgia karena menolak menjatuhkan sanksi terhadap Rusia setelah operasi militer Moskow di Ukraina.
"Fakta bahwa sebuah negara kecil dan pemerintahnya memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa mereka akan dipandu oleh kepentingan mereka sendiri...ini menginspirasi rasa hormat," katanya.
Menyambut hubungan perdagangan yang semakin dalam antara Rusia dan Georgia, dia menambahkan: “Saya harap kita juga dapat segera melanjutkan hubungan udara langsung.”
Partai Georgian Dream yang berkuasa di Tbilisi menyambut baik pernyataan Lavrov, di mana ketua partai; Irakli Kobakhidze, menyebut dimulainya kembali penerbangan sebagai langkah "selamat datang" yang akan penting bagi sesama warga dari kedua negara.
Namun, presiden Georgia yang pro-Barat, Salome Zurabishvili, menyebut gagasan itu tidak dapat dipahami, dan menuduh Moskow berusaha membuat jarak antara negaranya dan Barat.
Brussel, khususnya, memiliki pengaruh atas Georgia, mengingat negara pecahan Soviet itu melamar keanggotaan UE tahun lalu dan sedang menunggu keputusan untuk menerima status kandidat resmi.
Rusia secara sepihak menangguhkan hubungan udara dengan Georgia pada 2019, setelah gerombolan nasionalis dan pro-Barat berusaha menyerbu gedung Parlemen negara itu selama pidato anggota Parlemen Rusia Sergey Gavrilov.
(min)
Lihat Juga :
