PM Jepang Pecat Ajudan karena Komentar Anti-LGBT yang Dianggap Keterlaluan

TOKYO - Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida memecat salah satu ajudannya pada hari Sabtu karena membuat komentar anti- LGBTQ (lesbian, gay, biseksual, transgender dan queer) yang menurutnya keterlaluan.

Masayoshi Arai, seorang pejabat ekonomi yang bergabung dengan pemerintahan Kishida musim gugur lalu, mengatakan orang-orang akan meninggalkan negara jika pernikahan sesama jenis diizinkan.

Dia juga mengatakan tidak ingin tinggal berdampingan dengan pasangan gay atau lesbian atau bahkan melihat mereka.

Dia kemudian meminta maaf atas apa yang dia katakan sebagai pernyataan yang "menyesatkan".



PM Kishida mengecam komentar ajudannya dan akhirnya memecatnya. "Pernyataan itu keterlaluan dan sama sekali tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah," kata PM Kishida, seperti dikutip Reuters, Minggu (5/2/2023).

Pemecatan itu terjadi saat Jepang bersiap menyambut Amerika Serikat (AS) dan sekutu lainnya untuk pertemuan Kelompok 7 (G-7) pada Mei mendatang.

Jepang adalah satu-satunya negara G-7 yang tidak secara hukum mengakui pernikahan sesama jenis.

Salah satu ajudan Kishida mengundurkan diri akhir tahun lalu setelah membuat pernyataan anti-LGBTQ.

Jajak pendapat lokal menunjukkan peringkat persetujuan Kishida juga menurun setelah serangkaian pengunduran diri para pejabatnya seiring dengan tumbuhnya dukungan nasional untuk pernikahan sesama jenis.

November lalu, pengadilan Tokyo menguatkan larangan pernikahan sesama jenis tetapi juga mengatakan tidak memiliki perlindungan hukum untuk pasangan gay atau lesbian adalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM).