Mantan Penjajah Afrika Ngamuk Tuduh Rusia Berperilaku Neokolonial
loading...
Demonstran memegang poster untuk menunjukkan dukungan mereka kepada Pemimpin Junta Ibrahim Traore dan menuntut kepergian duta besar Prancis di Place de la Nation di Ouagadougou, Burkina Faso, 20 Januari 2023. Poster itu berbunyi, Prancis harus pergi. Fo
A
A
A
PARIS - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Prancis mengklaim Rusia mengancam kedaulatan beberapa negara Afrika dan membahayakan populasi mereka.
Tuduhan itu muncul setelah Moskow mengomentari keputusan baru-baru ini oleh Mali dan Burkina Faso untuk mengusir pasukan Prancis dari wilayah mereka.
Pada konferensi pers pada Kamis (2/2/2023), juru bicara Quai d'Orsay Anne-Claire Legendre menuduh Rusia "terlibat politik neokolonial" di Afrika dan mengatakan "tentara bayaran" Moskow yang beroperasi di benua itu membahayakan "keamanan penduduk Afrika."
Sehari sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Rusia Maria Zakharova mengatakan Paris terus memperlakukan negara-negara Afrika "dari sudut pandang masa lalu kolonialnya."
“Kolonialisme Prancis di benua Afrika telah berakhir. Era ketika negara-negara Afrika harus bertanya kepada seseorang, khususnya Prancis, sebelum membuat keputusan berdaulat telah berakhir,” tegas Zakharova kepada Anadolu Agency pada konferensi pers di Moskow.
“Kami tidak tertarik dengan apa yang mereka katakan di Paris. Kami tertarik dengan apa yang dikatakan masing-masing negara dan Uni Afrika,” ujar Zakharova tanpa beban.
Bulan lalu, Paris dengan enggan menyetujui tuntutan Burkina Faso agar semua pasukan Prancis meninggalkan negara itu dalam waktu 30 hari.
Pada protes di Ouagadougou, para demonstran mengecam bekas kekuasaan kolonial Prancis dan mengibarkan bendera Rusia.
Mali yang bertetangga, juga bekas jajahan Prancis, mengusir misi militer Prancis enam bulan sebelumnya.
Mali tidak senang dengan kurangnya keberhasilan dalam perjuangan sembilan tahun melawan Negara Islam (IS, sebelumnya ISIS) dan afiliasi Al-Qaeda. Paris menyalahkan Moskow atas perubahan hati Bamako.
Bekas koloni Prancis lainnya, Republik Afrika Tengah (CAR), adalah yang pertama menunjukkan pintu keluar ke Paris dan mengundang perusahaan militer swasta Rusia, Wagner Group, untuk membantu mengatasi konflik sektariannya.
Sementara kekuatan Barat mengecam Wagner Group sebagai ancaman terhadap "hak asasi manusia" di CAR, pemerintah di Bangui mengatakan Rusia "menyelamatkan" negara itu.
Tuduhan itu muncul setelah Moskow mengomentari keputusan baru-baru ini oleh Mali dan Burkina Faso untuk mengusir pasukan Prancis dari wilayah mereka.
Pada konferensi pers pada Kamis (2/2/2023), juru bicara Quai d'Orsay Anne-Claire Legendre menuduh Rusia "terlibat politik neokolonial" di Afrika dan mengatakan "tentara bayaran" Moskow yang beroperasi di benua itu membahayakan "keamanan penduduk Afrika."
Sehari sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Rusia Maria Zakharova mengatakan Paris terus memperlakukan negara-negara Afrika "dari sudut pandang masa lalu kolonialnya."
“Kolonialisme Prancis di benua Afrika telah berakhir. Era ketika negara-negara Afrika harus bertanya kepada seseorang, khususnya Prancis, sebelum membuat keputusan berdaulat telah berakhir,” tegas Zakharova kepada Anadolu Agency pada konferensi pers di Moskow.
“Kami tidak tertarik dengan apa yang mereka katakan di Paris. Kami tertarik dengan apa yang dikatakan masing-masing negara dan Uni Afrika,” ujar Zakharova tanpa beban.
Bulan lalu, Paris dengan enggan menyetujui tuntutan Burkina Faso agar semua pasukan Prancis meninggalkan negara itu dalam waktu 30 hari.
Pada protes di Ouagadougou, para demonstran mengecam bekas kekuasaan kolonial Prancis dan mengibarkan bendera Rusia.
Mali yang bertetangga, juga bekas jajahan Prancis, mengusir misi militer Prancis enam bulan sebelumnya.
Mali tidak senang dengan kurangnya keberhasilan dalam perjuangan sembilan tahun melawan Negara Islam (IS, sebelumnya ISIS) dan afiliasi Al-Qaeda. Paris menyalahkan Moskow atas perubahan hati Bamako.
Bekas koloni Prancis lainnya, Republik Afrika Tengah (CAR), adalah yang pertama menunjukkan pintu keluar ke Paris dan mengundang perusahaan militer swasta Rusia, Wagner Group, untuk membantu mengatasi konflik sektariannya.
Sementara kekuatan Barat mengecam Wagner Group sebagai ancaman terhadap "hak asasi manusia" di CAR, pemerintah di Bangui mengatakan Rusia "menyelamatkan" negara itu.
(sya)
Lihat Juga :
