Oposisi Turki Berupaya Batasi Kekuasaan Presiden

ANKARA - Oposisi Turki bertekad untuk membatasi kekuasaan presiden dan memperluas hak-hak demokrasi secara luas jika mereka merebut kekuasaan dalam pemilihan presiden dan parlemen 14 Mei mendatang.

Enam partai yang bersatu melawan Presiden Recep Tayyip Erdogan juga berjanji pada 13 Februari untuk menyetujui kandidat bersama untuk pemungutan suara penting—yang secara luas dipandang sebagai yang paling berpengaruh bagi Turki dalam beberapa generasi.



Program pemilihan oposisi yang telah lama ditunggu-tunggu bertujuan untuk memutar kembali banyak kekuatan yang telah dikumpulkan Erdogan selama dua dekade pemerintahannya. Itu akan membatasi presiden untuk masa jabatan tujuh tahun dan membuat perdana menteri baru bertanggung jawab kepada parlemen.

“Kami akan beralih ke sistem parlementer yang diperkuat. Kami akan mengakhiri kekuasaan presiden untuk mengeluarkan keputusan," sebut pernyataan bersama oposisi Turki, seperti dikutip dari AFP, Senin (29/1/2023).

Erdogan memulai pemerintahannya pada tahun 2003 sebagai perdana menteri dan terpilih sebagai presiden. Dia kemudian melakukan perubahan konstitusi pada tahun 2017 yang menghilangkan jabatan perdana menteri dan menciptakan eksekutif baru yang kuat, yang memungkinkan presiden untuk memerintah secara efektif melalui keputusan.

Oposisi berjanji untuk mengubah konstitusi kembali ke cara kerja di sebagian besar sejarah Turki pasca-Ottoman. Perubahan konstitusi dapat disahkan dengan 400 suara di parlemen dengan 600 kursi.



Mereka juga dapat disiapkan untuk pemungutan suara nasional jika oposisi mengumpulkan 360 suara yang diperlukan untuk memicu referendum konstitusional. Janji oposisi untuk menulis ulang konstitusi menambah kepentingan khusus pada pemungutan suara parlemen.

Oposisi berjanji untuk "segera" mengubah konstitusi dan mengakhiri pembatasan kebebasan berkumpul dan demonstrasi yang tidak jelas dan sewenang-wenang. “Kami akan memperkuat kebebasan berpikir, berpendapat, dan berekspresi,” tambahnya.

Erdogan melancarkan pembersihan besar-besaran setelah upaya kudeta gagal pada 2016 yang mengekang banyak kebebasan yang dinikmati di bawah tahun-tahun pertama pemerintahannya yang lebih makmur dan populer secara publik.

Analis memperkirakan bahwa 90 persen media Turki sekarang berada di bawah kendali pemerintah atau sekutu bisnisnya. Ribuan aktivis - banyak dari mereka orang Kurdi - mendekam di penjara atas tuduhan terkait teror yang diyakini oleh kelompok HAM digunakan Erdogan untuk menindak perbedaan pendapat politik.