Dmitry Medvedev: AS dan Sekutu Picu Perang Dunia III dengan Bersiap Serang Rusia

MOSKOW - Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Amerika Serikat (AS) dan sekutunya hampir memicu Perang Dunia III dengan bersiap menyerang Moskow. Menurutnya, Moskow tidak punya pilihan selain melakukan sesuatu.

Komentar itu disampaikannya saat berbacara kepada pimpinan partai Rusia Bersatu yang berkuasa saat ini.

“Partai kami harus membantu orang-orang di seluruh dunia memahami bahwa operasi khusus yang sedang berlangsung adalah respons paksa dan pilihan terakhir terhadap persiapan agresi oleh AS dan satelitnya,” kata Medvedev.

“Jelas bahwa dunia mendekati ancaman Perang Dunia III karena apa yang terjadi,” ujar mantan Presiden Rusia tersebut, seperti dikutip dari Russia Today, Selasa (24/1/2023).



Medvedev juga menggambarkan "krisis serius" di PBB dan lembaga internasional lainnya, yang diciptakan untuk menyelesaikan perselisihan internasional tetapi malah diubah menjadi medan perang oleh Barat.

“Lawan kami berusaha mendapatkan suara sebanyak mungkin untuk mendukung inisiatif anti-Rusia mereka, menggunakan cara curang seperti tekanan ekonomi, pemerasan, dan suap politik,” kata Medvedev.

Loyalis Presiden Vladimir Putin ini menambahkan bahwa misi utama diplomasi Rusia tetap melawan “garis sinis” tersebut oleh Barat.

Medvedev adalah presiden Rusia periode 2008-2012, setelah itu dia menjadi ketua partai yang berkuasa dan perdana menteri (PM). Dia mengundurkan diri sebagai PM pada tahun 2020 untuk menjalankan peran sebagi Wakil Ketua Dewan Keamanan Nasional.



Meskipun Barat menganggapnya "liberal" selama masa kepresidenannya, Medvedev blakblakan tentang operasi militer khusus di Ukraina sejak diluncurkan pada Februari 2022.

Baru minggu lalu, dia mencemooh Forum Ekonomi Dunia di Davos dan memperingatkan Barat bahwa konflik saat ini bersifat eksistensial bagi Rusia, yang harus selalu diingat dalam hal senjata nuklir dan kemungkinan penggunaannya.

Meski Rusia menganggap tindakannya di Ukraina sebagai "operasi militer khusus", namun komunitas internasional memandangnya sebagai invasi ilegal.