Kembali Menjabat, Ekspansi Pemukiman di Tepi Barat Prioritas Utama Netanyahu

TEL AVIV - Pemerintahan sayap kanan Benjamin Netanyahumenempatkanperluasan pemukiman Tepi Barat yang diduduki pada bagian atas daftar prioritasnya. Itu termaktub dalam pedoman kebijakan pemerintah baru yang dikeluarkan Partai Likud Netanyahu, sehari sebelum dilantik.

Dalam pedoman itu, Netanyahu akan memajukan dan mengembangkan pemukiman di semua bagian tanah Israel di Galilea, Negev, Dataran Tinggi Golan, dan Yudea serta Samaria seperti dikutip dari New Arab, Rabu (28/12/2022).

Itu terjadi meskipun Dataran Tinggi Golan adalah wilayah Suriah yang diduduki oleh Israel dan Yudea dan Samaria - mengacu pada Tepi Barat - adalah tanah Palestina yang diduduki Israel.



Komitmen tersebut dapat membuat pemerintah baru Israel berselisih dengan sekutu terdekatnya, termasuk Amerika Serikat, yang menentang pembangunan permukiman di wilayah pendudukan.

Israel merebut Tepi Barat pada tahun 1967 bersama dengan Jalur Gaza dan Yerusalem Timur. Warga Palestina memandang Tepi Barat sebagai jantung negara merdeka mereka di masa depan.

Dalam beberapa dekade sejak itu, Israel telah membangun lusinan permukiman Yahudi di sana yang melanggar hukum internasional. Permukiman di Tepi Barat, rumah bagi sekitar 2,5 juta warga Palestina, sekarang menampung sekitar 500.000 pemukim ilegal Israel.

Sebagian besar masyarakat internasional menganggap permukiman Israel di Tepi Barat ilegal dan menjadi penghalang perdamaian.



Beberapa sekutu utama Netanyahu, termasuk sebagian besar partai Zionisme Religius, adalah pemukim ultranasionalis Tepi Barat.

Pada hari Rabu, Menteri Keuangan yang akan datang Bezalel Smotrich mengatakan dalam sebuah op-ed yang diterbitkan oleh The Wall Street Journal bahwa tidak akan ada perubahan status politik atau hukum Tepi Barat, bertentangan dengan advokasi aneksasi seluruh wilayah selama bertahun-tahun.

Dia melontarkan kritik pada "pemerintahan militer yang ceroboh" yang mengelola urusan sipil untuk pemukim Israel, termasuk dirinya sendiri.

Israel telah banyak dikritik karena menerapkan sistem apartheid terhadap warga Palestina. Di Tepi Barat, warga Palestina diadili di bawah hukum militer sementara para pemukim tunduk pada hukum sipil Israel.

Smotrich diatur untuk mengambil kendali atas pemerintahan militer di Tepi Barat di bawah peran keduanya — posisi yang baru dibuat sebagai menteri di kementerian pertahanan.

Netanyahu kembali berkuasa setelah dia digulingkan dari jabatannya tahun lalu setelah menjabat sebagai perdana menteri dari 2009 hingga 2021.



Dia akan menjabat saat diadili karena diduga menerima suap, pelanggaran kepercayaan dan penipuan, tuduhan yang dia bantah.

Mitra Netanyahu mencari reformasi kebijakan luas yang dapat mengasingkan sebagian besar masyarakat Israel, meningkatkan ketegangan dengan Palestina, dan menempatkan negara itu pada jalur yang bertentangan dengan Amerika Serikat dan Yahudi Amerika.

Pemerintahan Biden mengatakan sangat menentang perluasan permukiman dan telah menegur pemerintah Israel karena hal itu di masa lalu.

Platform pemerintah juga menyebutkan bahwa aturan yang mengatur tempat-tempat suci, termasuk kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur, akan tetap sama.

Ben-Gvir dan politisi Zionisme Religius lainnya telah menyerukan agar "status quo" diubah untuk memungkinkan sholat Yahudi di situs tersebut, sebuah langkah yang berisiko mengobarkan ketegangan dengan Palestina.