Memanas, Serbia Mengajukan Resolusi PBB tentang Kosovo
Jum'at, 16 Desember 2022 - 14:32 WIB
Resolusi PBB menyatakan Serbia mungkin diizinkan menempatkan personelnya di perlintasan perbatasan jika disetujui KFOR. Foto/REUTERS
BEOGRADE - Pemerintah Serbia secara resmi mengajukan petisi kepada misi penjaga perdamaian KFOR untuk mengembalikan hingga 1.000 polisi ke provinsi Kosovo yang memisahkan diri.
Serbia mengutip ketentuan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1244. Permintaan itu muncul ketika Presiden Serbia Aleksandar Vucic menuduh pemerintah etnis Albania di Pristina “meneror” etnis Serbia yang tersisa.
Resolusi tersebut secara resmi mengakhiri serangan NATO di Serbia pada 1999, memungkinkan aliansi pimpinan AS merebut Kosovo tetapi secara nominal menjamin kedaulatan Serbia atas provinsi tersebut.
Pemerintahan sementara Kosovo kemudian mendeklarasikan kemerdekaan pada 2008, tetapi baik Serbia maupun PBB tidak mengakuinya.
Tampil di televisi pemerintah RTS pada Kamis malam (15/12/2022), Vucic mengatakan KFOR tidak memiliki hak hukum untuk menolak permintaan tersebut, tetapi kemungkinan besar akan tetap melakukannya. Dia siap pergi ke Dewan Keamanan PBB terkait masalah itu.
Kehadiran aparat keamanan dimaksudkan untuk melindungi warga Serbia dan menetapkan kontrol atas penyeberangan administrasi Jarinje dan Brnjak.
Penduduk setempat telah membarikade kedua pos pemeriksaan tersebut selama beberapa hari, sebagai protes atas pengerahan polisi etnis Albania.
Perdana Menteri (PM) Kosovo Albin Kurti “secara terbuka berbicara tentang keinginan menghancurkan orang Serbia di Kosovo-Metohija,” klaim Vucic.
Vucic menambahkan, orang Serbia setempat tidak mau lagi “menderita terornya”.
Dia juga mengkritik Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE), dengan mengatakan utusan mereka "secara harfiah mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak berniat untuk mematuhi" perjanjian apa pun terkait Kosovo.
Awal pekan ini, utusan khusus Departemen Luar Negeri Gabriel Escobar mengatakan kepada outlet pemerintah AS bahwa Washington "dengan tegas" menentang kembalinya polisi Serbia ke Kosovo.
Sebagai tanggapan, PM Serbia Ana Brnabic bertanya apakah ada resolusi, kesepakatan, atau prinsip yang dianggap berlaku oleh Barat, "atau apakah kami hanya harus mengikuti horoskop Anda untuk menebak keinginan Anda?"
Vucic mengatakan dia bersedia berbicara tentang apa pun, tetapi mengakui Kosovo atau keanggotaannya di PBB “tidak dapat diterima.”
“Sebelum hal lain dapat didiskusikan, Pristina perlu melaksanakan kewajibannya membentuk komunitas kota-kota Serbia, tetapi saya tidak percaya mereka akan melakukannya,” ujar dia.
Escobar juga mendesak Pristina melakukan ini sebagai kewajiban yang tidak dapat diabaikannya, tetapi pihak Kurti secara terbuka menolak.
Moskow telah memperingatkan pemerintah etnis Albania bahwa mereka "bermain api".
Sementara itu, Perdana Menteri Albania Edi Rama menyebut permintaan Serbia "tidak nyata".
Rama menambahkan, "Kosovo pernah dan untuk selamanya dibebaskan dari Serbia lebih dari 20 tahun yang lalu.”
Partai Kurti mendukung “Albania Besar” yang mencakup Kosovo serta sebagian Montenegro, Yunani, dan Makedonia Utara.
Serbia mengutip ketentuan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1244. Permintaan itu muncul ketika Presiden Serbia Aleksandar Vucic menuduh pemerintah etnis Albania di Pristina “meneror” etnis Serbia yang tersisa.
Resolusi tersebut secara resmi mengakhiri serangan NATO di Serbia pada 1999, memungkinkan aliansi pimpinan AS merebut Kosovo tetapi secara nominal menjamin kedaulatan Serbia atas provinsi tersebut.
Pemerintahan sementara Kosovo kemudian mendeklarasikan kemerdekaan pada 2008, tetapi baik Serbia maupun PBB tidak mengakuinya.
Baca Juga
Tampil di televisi pemerintah RTS pada Kamis malam (15/12/2022), Vucic mengatakan KFOR tidak memiliki hak hukum untuk menolak permintaan tersebut, tetapi kemungkinan besar akan tetap melakukannya. Dia siap pergi ke Dewan Keamanan PBB terkait masalah itu.
Kehadiran aparat keamanan dimaksudkan untuk melindungi warga Serbia dan menetapkan kontrol atas penyeberangan administrasi Jarinje dan Brnjak.
Penduduk setempat telah membarikade kedua pos pemeriksaan tersebut selama beberapa hari, sebagai protes atas pengerahan polisi etnis Albania.
Perdana Menteri (PM) Kosovo Albin Kurti “secara terbuka berbicara tentang keinginan menghancurkan orang Serbia di Kosovo-Metohija,” klaim Vucic.
Vucic menambahkan, orang Serbia setempat tidak mau lagi “menderita terornya”.
Dia juga mengkritik Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE), dengan mengatakan utusan mereka "secara harfiah mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak berniat untuk mematuhi" perjanjian apa pun terkait Kosovo.
Awal pekan ini, utusan khusus Departemen Luar Negeri Gabriel Escobar mengatakan kepada outlet pemerintah AS bahwa Washington "dengan tegas" menentang kembalinya polisi Serbia ke Kosovo.
Sebagai tanggapan, PM Serbia Ana Brnabic bertanya apakah ada resolusi, kesepakatan, atau prinsip yang dianggap berlaku oleh Barat, "atau apakah kami hanya harus mengikuti horoskop Anda untuk menebak keinginan Anda?"
Vucic mengatakan dia bersedia berbicara tentang apa pun, tetapi mengakui Kosovo atau keanggotaannya di PBB “tidak dapat diterima.”
“Sebelum hal lain dapat didiskusikan, Pristina perlu melaksanakan kewajibannya membentuk komunitas kota-kota Serbia, tetapi saya tidak percaya mereka akan melakukannya,” ujar dia.
Escobar juga mendesak Pristina melakukan ini sebagai kewajiban yang tidak dapat diabaikannya, tetapi pihak Kurti secara terbuka menolak.
Moskow telah memperingatkan pemerintah etnis Albania bahwa mereka "bermain api".
Sementara itu, Perdana Menteri Albania Edi Rama menyebut permintaan Serbia "tidak nyata".
Rama menambahkan, "Kosovo pernah dan untuk selamanya dibebaskan dari Serbia lebih dari 20 tahun yang lalu.”
Partai Kurti mendukung “Albania Besar” yang mencakup Kosovo serta sebagian Montenegro, Yunani, dan Makedonia Utara.
(sya)
tulis komentar anda