Kepala HAM PBB Akan Tindaklanjuti Masalah Xinjiang dengan China
Sabtu, 10 Desember 2022 - 21:45 WIB
Kepala HAM PBB Akan Tindaklanjuti Masalah Xinjiang dengan China. FOTO/Reuters
BEIJING - Kepala hak asasi manusia PBB , Volker Turk mengatakan pada Jumat (9/12/2022), bahwa dia ingin terlibat dengan Beijing atas temuan laporan yang dikeluarkan oleh pendahulunya yang mengatakan bahwa perlakuan China terhadap Uyghur dan Muslim lainnya di wilayah Xinjiang mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Seperti dilaporkan Reuters, Beijing menekan pendahulu Turk, Michelle Bachelet, untuk tidak mempublikasikan laporan tersebut. Bachelet merilis laporan itu di menit-menit terakhir masa jabatannya.
Baca: Mengenal Xinjiang, Provinsi di China dengan Populasi Muslim Terbanyak
"Laporan yang dikeluarkan pada 31 Agustus adalah laporan yang sangat penting dan menyoroti masalah hak asasi manusia yang sangat serius," kata Turk dalam jumpa pers di Jenewa dalam komentar publik pertamanya tentang masalah tersebut sejak menjabat.
"Saya pribadi akan terus berhubungan dengan otoritas (China). Saya sangat bertekad untuk melakukannya. Harapan muncul abadi," lanjutnya.
China, yang menyangkal tuduhan Xinjiang, sebelumnya mengindikasikan akan menutup pintu kerja sama dengan kantor hak asasi manusia PBB setelah rilis laporan tersebut.
Seperti dilaporkan Reuters, Beijing menekan pendahulu Turk, Michelle Bachelet, untuk tidak mempublikasikan laporan tersebut. Bachelet merilis laporan itu di menit-menit terakhir masa jabatannya.
Baca: Mengenal Xinjiang, Provinsi di China dengan Populasi Muslim Terbanyak
"Laporan yang dikeluarkan pada 31 Agustus adalah laporan yang sangat penting dan menyoroti masalah hak asasi manusia yang sangat serius," kata Turk dalam jumpa pers di Jenewa dalam komentar publik pertamanya tentang masalah tersebut sejak menjabat.
"Saya pribadi akan terus berhubungan dengan otoritas (China). Saya sangat bertekad untuk melakukannya. Harapan muncul abadi," lanjutnya.
China, yang menyangkal tuduhan Xinjiang, sebelumnya mengindikasikan akan menutup pintu kerja sama dengan kantor hak asasi manusia PBB setelah rilis laporan tersebut.
Lihat Juga :