Pakar PBB: Pendekatan 'Ala' Ukraina Diperlukan untuk Militer Myanmar

Kamis, 27 Oktober 2022 - 15:47 WIB
Baca: Serangan Udaranya Hantam Konser Musik, Ini Pembelaan Junta Myanmar

Myanmar telah berada dalam krisis sejak tentara mencopot pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada Februari 2021, menahannya dan pejabat lainnya serta melancarkan tindakan keras berdarah terhadap protes dan jenis perbedaan pendapat lainnya.

Dewan Keamanan PBB telah lama terpecah di Myanmar, dengan para diplomat mengatakan China dan Rusia kemungkinan akan melindungi para pemimpin militer Myanmar dari tindakan keras seperti sanksi.

Awal bulan ini, Amerika Serikat (AS) memberikan sanksi kepada sekelompok pengusaha Myanmar dan perusahaan mereka, menuduh mereka memasok senjata buatan Rusia kepada pimpinan militer.

"Aung Moe Myint dan Hlaing Moe Myint, pemilik Dynasty International, dan Myo Thitsar, direktur perusahaan, dimasukkan dalam daftar hitam sanksi untuk pengadaan senjata dan pesawat di Belarus untuk administrasi militer," kata Departemen Keuangan AS.

Inggris bulan lalu mengusulkan rancangan resolusi ke Dewan Keamanan yang akan menuntut diakhirinya semua kekerasan di Myanmar, membawa ancaman sanksi, dan meminta militer untuk membebaskan semua tahanan politik.

Sebuah draft revisi diedarkan ke badan yang beranggotakan 15 negara itu minggu ini. Tidak jelas kapan akan ada pemungutan suara untuk resolusi tersebut.

Baca: Serangan Udara Saat Konser Musik di Myanmar Tewaskan 30 Orang
(ian)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!