Barat dan Rusia Bentrok di PBB Soal Drone Iran dalam Perang Ukraina

Ia mengatakan Barat tidak ingin "menghadapi fakta" dan mengakui bahwa infrastruktur sipil diserang hanya dalam kasus di mana drone harus mengubah arah karena tindakan pertahanan Ukraina. Dia mengatakan pertahanan udara Ukraina juga menghantam situs sipil karena mereka melewatkan serangan yang masuk.

Sebelumnya dalam sebuah surat kepada Dewan Keamanan PBB pada hari Rabu, Duta Besar Ukraina Sergiy Kyslytsya menuduh Iran melanggar larangan Dewan Keamanan atas pengiriman drone yang mampu terbang 300 kilometer.



Ketentuan itu adalah bagian dari Resolusi 2231, yang mengesahkan kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan enam negara utama - AS, Rusia, China, Inggris, Prancis, dan Jerman - yang bertujuan untuk mengekang kegiatan nuklir Teheran dan mencegah negara itu mengembangkan senjata nuklir.

Di bawah resolusi tersebut, embargo senjata konvensional terhadap Iran berlaku hingga Oktober 2020. Tetapi pembatasan rudal dan teknologi terkait berlaku hingga Oktober 2023, dan diplomat Barat mengatakan itu termasuk ekspor serta pembelian sistem militer canggih seperti drone, yang juga dikenal sebagai kendaraan udara tak berawak atau UAV.

Duta Besar Iran Amir Saeid Iravani pada hari Rabu mengatakan dengan tegas menolak klaim yang tidak berdasar dan tidak kuat bahwa Iran telah mentransfer UAV untuk digunakan dalam konflik di Ukraina.

Sebaliknya, dia menuduh negara-negara yang tidak disebutkan namanya mencoba meluncurkan kampanye disinformasi untuk "salah membangun hubungan" dengan resolusi PBB.

“Selain itu, Iran sangat yakin bahwa tidak ada ekspor senjatanya, termasuk UAV, ke negara mana pun yang melanggar Resolusi 2231," tambahnya.