China Beri Sanksi Para Bos Pemasok Senjata AS ke Taiwan
Sabtu, 17 September 2022 - 00:45 WIB
Tentara memuat rudal anti-kapal buatan AS Harpoon AGM-84 pada misi kesiapan tempur di pangkalan udara Hualien, Taiwan, pada 17 Agustus 2022. Foto/REUTERS
BEIJING - China memberlakukan sanksi pribadi pada CEO dua raksasa manufaktur senjata Amerika Serikat (AS) atas keterlibatan mereka dalam penjualan senjata ke Taiwan.
Berita itu dikonfirmasi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China pada Jumat (17/9/2022).
Langkah Itu terjadi dua pekan setelah Washington mengumumkan paket senjata senilai USD1,1 miliar ke Taiwan, kesepakatan AS-Taiwan terbesar di era pemerintahan Presiden AS Joe Biden.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning menjelaskan penjualan senjata AS ke pulau itu, yang dianggap China sebagai wilayahnya, "sangat melanggar" apa yang disebut kebijakan “Satu China” dan perjanjian yang ada antara AS dan China.
“Untuk mempertahankan kedaulatan dan kepentingan keamanan China, pemerintah China telah memutuskan memberikan sanksi kepada Gregory J Hayes, Chairman dan Chief Executive Officer (CEO) Raytheon Technologies Corporation, dan Theodore Colbert III, Presiden dan Chief Executive Officer Boeing Defense, Space & Security, yang terlibat dalam penjualan senjata terbaru,” ungkap dia tanpa merinci sanksi apa yang akan dijatuhkan.
Menurut Reuters, Boeing adalah kontraktor utama untuk rudal anti-kapal Harpoon, dan Raytheon untuk rudal udara-ke-udara Sidewinder dan peralatan sistem radar termasuk dalam penjualan tersebut.
Raytheon bersama dengan Lockheed Martin telah dikenai sanksi China sejak Februari, ketika Washington mengumumkan penjualan upgrade sistem rudal Patriot senilai USD100 juta ke Taipei.
Mao Ning mengulangi seruan kepada Washington untuk menghentikan semua pasokan senjata ke Taiwan dan “untuk berhenti menciptakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan ketegangan di Selat Taiwan.”
Dia menekankan negaranya akan terus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan keamanannya.
AS menegaskan paket senjata besar-besarannya tidak melanggar kebijakan "Satu China" dan hanya akan membantu Taiwan menjaga kemampuan pertahanan diri yang tepat.
Ketegangan antara AS dan China meningkat setelah kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taipei pada Agustus.
China menanggapi dengan melakukan latihan militer skala besar di dekat pulau itu. Perkembangan, pada gilirannya, mendorong Washington mengirim armada kapal penjelajah ke Selat Taiwan.
Meskipun hubungan tegang dengan China, Senat AS pada Rabu menyetujui RUU yang akan mengalokasikan USD4,5 miliar bantuan keamanan untuk Taipei selama empat tahun.
Berita itu dikonfirmasi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China pada Jumat (17/9/2022).
Langkah Itu terjadi dua pekan setelah Washington mengumumkan paket senjata senilai USD1,1 miliar ke Taiwan, kesepakatan AS-Taiwan terbesar di era pemerintahan Presiden AS Joe Biden.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning menjelaskan penjualan senjata AS ke pulau itu, yang dianggap China sebagai wilayahnya, "sangat melanggar" apa yang disebut kebijakan “Satu China” dan perjanjian yang ada antara AS dan China.
“Untuk mempertahankan kedaulatan dan kepentingan keamanan China, pemerintah China telah memutuskan memberikan sanksi kepada Gregory J Hayes, Chairman dan Chief Executive Officer (CEO) Raytheon Technologies Corporation, dan Theodore Colbert III, Presiden dan Chief Executive Officer Boeing Defense, Space & Security, yang terlibat dalam penjualan senjata terbaru,” ungkap dia tanpa merinci sanksi apa yang akan dijatuhkan.
Menurut Reuters, Boeing adalah kontraktor utama untuk rudal anti-kapal Harpoon, dan Raytheon untuk rudal udara-ke-udara Sidewinder dan peralatan sistem radar termasuk dalam penjualan tersebut.
Raytheon bersama dengan Lockheed Martin telah dikenai sanksi China sejak Februari, ketika Washington mengumumkan penjualan upgrade sistem rudal Patriot senilai USD100 juta ke Taipei.
Mao Ning mengulangi seruan kepada Washington untuk menghentikan semua pasokan senjata ke Taiwan dan “untuk berhenti menciptakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan ketegangan di Selat Taiwan.”
Dia menekankan negaranya akan terus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan keamanannya.
AS menegaskan paket senjata besar-besarannya tidak melanggar kebijakan "Satu China" dan hanya akan membantu Taiwan menjaga kemampuan pertahanan diri yang tepat.
Ketegangan antara AS dan China meningkat setelah kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taipei pada Agustus.
China menanggapi dengan melakukan latihan militer skala besar di dekat pulau itu. Perkembangan, pada gilirannya, mendorong Washington mengirim armada kapal penjelajah ke Selat Taiwan.
Meskipun hubungan tegang dengan China, Senat AS pada Rabu menyetujui RUU yang akan mengalokasikan USD4,5 miliar bantuan keamanan untuk Taipei selama empat tahun.
(sya)
tulis komentar anda