Sekjen PBB Berharap Pembicaraan Saudi-Iran Bisa Bantu Redakan Ketegangan Regional
Kamis, 15 September 2022 - 23:22 WIB
Sekjen PBB Berharap Pembicaraan Saudi-Iran Bisa Bantu Redakan Ketegangan Regional. FOTO/Reuters
NEW YORK - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan harapan bahwa pembicaraan sedang berlangsung antara pihak berwenang di Arab Saudi dan Iran akan membantu meredakan ketegangan di kawasan Teluk.
“Saya berharap dialog yang dimulai antara Arab Saudi dan Iran, dan bentuk-bentuk dialog lainnya di kawasan itu, akan membuahkan hasil dan akan memungkinkan pengurangan ketegangan di Teluk,” katanya kepada Arab News, Rabu (14/9/2022).
Harapan itu muncul ketika Guterres merefleksikan peran Kerajaan Saudi, UEA, dan negara-negara Teluk lainnya dapat bermain dalam mengatasi krisis global - termasuk kerawanan pangan, keadaan darurat terkait iklim dan kekurangan energi - dan konflik regional seperti yang terjadi di Suriah, Yaman, Libya dan antara Israel dan Palestina.
“Saya yakin (Arab Saudi, UEA, dan seluruh Dewan Kerjasama Teluk) akan cukup aktif dalam kaitannya dengan promosi solusi damai di lingkungan mereka: Di Suriah, Libya, Yaman atau di negara lain mana pun yang dekat dengan mereka,” kata Guterres.
“Saya pikir orang-orang Suriah, orang-orang Libya, orang-orang Yaman sudah terlalu banyak menderita. Dan, seruan saya adalah agar semua orang berkumpul untuk memecahkan masalah itu,” lanjutnya.
Guterres juga mengatakan, dia berharap bahwa negara-negara GCC, yang memiliki kapasitas produksi yang sangat besar, akan berkontribusi (menyelesaikan) krisis energi di dunia.”
Beralih ke perkembangan terbaru di Libya, Guterres mengatakan bahwa gencatan senjata yang seharusnya ada “tidak terlihat.”
“Sulit untuk mengetahui apa tantangan terbesar yang membutuhkan tindakan. Kita harus menjaga perdamaian antara (otoritas saingan di) timur dan barat tetapi itu juga berarti menjaga perdamaian sehubungan dengan konfrontasi baru-baru ini yang terjadi di Tripoli,” ungkapnya.
“Dengan milisi yang mendukung (Perdana Menteri Persatuan Nasional Abdul Hamid) Dbeibah atau (Pemimpin Pemerintah Stabilitas Nasional Fathi) Bashaga, kami membutuhkan permusuhan (untuk dihentikan.) Itu fundamental,” lanjut Guterres.
Guterres mengatakan bahwa legitimasi tetap menjadi masalah di Libya dan dia menyerukan kesepakatan cepat antara Dewan Perwakilan Rakyat di timur negara itu dan Dewan Tinggi Negara yang akan memungkinkan penerapan perubahan hukum yang diperlukan untuk pemilihan nasional berlangsung.
“Saya berharap dialog yang dimulai antara Arab Saudi dan Iran, dan bentuk-bentuk dialog lainnya di kawasan itu, akan membuahkan hasil dan akan memungkinkan pengurangan ketegangan di Teluk,” katanya kepada Arab News, Rabu (14/9/2022).
Harapan itu muncul ketika Guterres merefleksikan peran Kerajaan Saudi, UEA, dan negara-negara Teluk lainnya dapat bermain dalam mengatasi krisis global - termasuk kerawanan pangan, keadaan darurat terkait iklim dan kekurangan energi - dan konflik regional seperti yang terjadi di Suriah, Yaman, Libya dan antara Israel dan Palestina.
“Saya yakin (Arab Saudi, UEA, dan seluruh Dewan Kerjasama Teluk) akan cukup aktif dalam kaitannya dengan promosi solusi damai di lingkungan mereka: Di Suriah, Libya, Yaman atau di negara lain mana pun yang dekat dengan mereka,” kata Guterres.
“Saya pikir orang-orang Suriah, orang-orang Libya, orang-orang Yaman sudah terlalu banyak menderita. Dan, seruan saya adalah agar semua orang berkumpul untuk memecahkan masalah itu,” lanjutnya.
Guterres juga mengatakan, dia berharap bahwa negara-negara GCC, yang memiliki kapasitas produksi yang sangat besar, akan berkontribusi (menyelesaikan) krisis energi di dunia.”
Beralih ke perkembangan terbaru di Libya, Guterres mengatakan bahwa gencatan senjata yang seharusnya ada “tidak terlihat.”
“Sulit untuk mengetahui apa tantangan terbesar yang membutuhkan tindakan. Kita harus menjaga perdamaian antara (otoritas saingan di) timur dan barat tetapi itu juga berarti menjaga perdamaian sehubungan dengan konfrontasi baru-baru ini yang terjadi di Tripoli,” ungkapnya.
“Dengan milisi yang mendukung (Perdana Menteri Persatuan Nasional Abdul Hamid) Dbeibah atau (Pemimpin Pemerintah Stabilitas Nasional Fathi) Bashaga, kami membutuhkan permusuhan (untuk dihentikan.) Itu fundamental,” lanjut Guterres.
Guterres mengatakan bahwa legitimasi tetap menjadi masalah di Libya dan dia menyerukan kesepakatan cepat antara Dewan Perwakilan Rakyat di timur negara itu dan Dewan Tinggi Negara yang akan memungkinkan penerapan perubahan hukum yang diperlukan untuk pemilihan nasional berlangsung.
(esn)
tulis komentar anda