PBB Nyatakan Muslim Uighur Disiksa, Ini Reaksi China
Kamis, 01 September 2022 - 07:21 WIB
Presiden China Xi Jinping. China marah atas laporan PBB yang menyebutkan tuduhan penyiksaan terhadap muslim Uighur di Xinjiang kredibel. Foto/REUTERS
NEW YORK - Laporan Komisi HAM PBB menyebutkan tuduhan otoritas China menyiksa minoritas muslim Uighur dan etnik lainnya di Xinjiang kredibel. Pihak Beijing bereaksi marah atas laporan tersebut.
Duta Besar China untuk PBB di New York, Zhang Jun, mengatakan Beijing sangat menentang penilaian oleh Komisi HAM PBB.
"Yang disebut masalah Xinjiang adalah kebohongan yang sepenuhnya dibuat-buat dari motivasi politik dan tujuannya jelas untuk merusak stabilitas China dan untuk menghalangi pembangunan China," kata Zhang kepada wartawan, seperti dikutip AFP, Kamis (1/9/2022).
Laporan tersebut, yang dibuat selama sekitar satu tahun, dirilis di Jenewa pada pukul 23.47 malam pada Rabu—hanya 13 menit sebelum masa jabatan empat tahun Michelle Bachelet sebagai Komisaris Tinggi PBB untuk HAM berakhir.
Mantan presiden Chile itu bertekad untuk memastikan laporan itu terungkap—meskipun ada tekanan kuat dari Beijing yang marah.
"Pelanggaran HAM yang serius telah dilakukan di XUAR (Daerah Otonomi Uighur Xinjiang) dalam konteks penerapan strategi kontra-terorisme dan kontra-'ekstremisme' pemerintah," bunyi laporan itu.
Penilaian tersebut menimbulkan kekhawatiran tentang perlakuan terhadap orang-orang yang ditahan di "Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan" China.
"Tuduhan pola penyiksaan atau perlakuan buruk, termasuk perawatan medis paksa dan kondisi penahanan yang merugikan, kredibel, seperti juga tuduhan kekerasan seksual dan berbasis gender terhadap individu," lanjut laporan itu.
Duta Besar China untuk PBB di New York, Zhang Jun, mengatakan Beijing sangat menentang penilaian oleh Komisi HAM PBB.
"Yang disebut masalah Xinjiang adalah kebohongan yang sepenuhnya dibuat-buat dari motivasi politik dan tujuannya jelas untuk merusak stabilitas China dan untuk menghalangi pembangunan China," kata Zhang kepada wartawan, seperti dikutip AFP, Kamis (1/9/2022).
Laporan tersebut, yang dibuat selama sekitar satu tahun, dirilis di Jenewa pada pukul 23.47 malam pada Rabu—hanya 13 menit sebelum masa jabatan empat tahun Michelle Bachelet sebagai Komisaris Tinggi PBB untuk HAM berakhir.
Mantan presiden Chile itu bertekad untuk memastikan laporan itu terungkap—meskipun ada tekanan kuat dari Beijing yang marah.
"Pelanggaran HAM yang serius telah dilakukan di XUAR (Daerah Otonomi Uighur Xinjiang) dalam konteks penerapan strategi kontra-terorisme dan kontra-'ekstremisme' pemerintah," bunyi laporan itu.
Penilaian tersebut menimbulkan kekhawatiran tentang perlakuan terhadap orang-orang yang ditahan di "Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan" China.
"Tuduhan pola penyiksaan atau perlakuan buruk, termasuk perawatan medis paksa dan kondisi penahanan yang merugikan, kredibel, seperti juga tuduhan kekerasan seksual dan berbasis gender terhadap individu," lanjut laporan itu.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda