Sedihnya Lebanon Jadi Negara Gagal: Pegawai Tak Digaji, Krisis Listrik, Korupsi Merajalela
Jum'at, 19 Agustus 2022 - 08:54 WIB
Gaji bulanan rata-rata pegawai negeri telah turun dari sekitar USD1.000 menjadi hampir USD50—dan terus jatuh, karena pound Lebanon kehilangan nilai lebih dari hari ke hari.
Itu mendorong puluhan ribu pegawai negeri dari kementerian, badan pemerintah daerah, sekolah dan universitas, pengadilan dan bahkan kantor berita negara—untuk mogok kerja.
Hakim Lapar
Minggu ini, 350 hakim Lebanon tidak akan hadir untuk sidang, menuntut kenaikan gaji mereka juga.
“Para hakim lapar,” kata Faisal Makki, pendiri Klub Hakim negara yang setara dengan sindikat atau serikat pekerja.
Makki mengatakan kepada Reuters bahwa Kementerian Kehakiman telah lama kekurangan dana, jadi hakim selama bertahun-tahun membeli kertas dan tinta untuk printer kantor mereka dengan biaya pribadi mereka.
“Sekarang saya tidak bisa melakukan itu karena itu berarti saya tidak mampu untuk makan. Ini jelas merupakan negara yang gagal.”
Kehidupan Primitif
Sebagai tanggapan, pemerintah meluncurkan kebijakan sedikit demi sedikit. Dalam jeda dua bulan, itu setuju untuk meningkatkan tunjangan harian dan memberikan bantuan sosial kepada sebagian besar pekerja negara, yang secara efektif menggandakan gaji bulanan yang dibawa pulang—menjadi hanya USD200.
Tetapi dengan harga makanan melonjak sebelas kali lipat dan banyak restoran dan bahkan penyedia layanan mengenakan biaya dalam dolar, tanda damai belum memuaskan sekitar 150.000 pekerja sektor publik Lebanon.
“Tidak ada pegawai negeri yang mampu membeli sekilo daging atau ayam kecuali mungkin sebulan sekali. Hidup kami menjadi primitif, dan kami hanya membeli kebutuhan pokok,” kata Chaar.
Nawal Nasr, kepala asosiasi karyawan sektor publik, mengatakan para pekerja menuntut kenaikan gaji lima kali lipat dan bantuan dengan melonjaknya biaya pendidikan dan kesehatan, tetapi itu sulit karena memicu kekhawatiran inflasi yang tidak terkendali.
Sementara penerimaan negara menggelepar akibat pemungutan pajak dihentikan selama dua bulan karena karyawan mogok kerja.
Itu mendorong puluhan ribu pegawai negeri dari kementerian, badan pemerintah daerah, sekolah dan universitas, pengadilan dan bahkan kantor berita negara—untuk mogok kerja.
Hakim Lapar
Minggu ini, 350 hakim Lebanon tidak akan hadir untuk sidang, menuntut kenaikan gaji mereka juga.
“Para hakim lapar,” kata Faisal Makki, pendiri Klub Hakim negara yang setara dengan sindikat atau serikat pekerja.
Makki mengatakan kepada Reuters bahwa Kementerian Kehakiman telah lama kekurangan dana, jadi hakim selama bertahun-tahun membeli kertas dan tinta untuk printer kantor mereka dengan biaya pribadi mereka.
“Sekarang saya tidak bisa melakukan itu karena itu berarti saya tidak mampu untuk makan. Ini jelas merupakan negara yang gagal.”
Kehidupan Primitif
Sebagai tanggapan, pemerintah meluncurkan kebijakan sedikit demi sedikit. Dalam jeda dua bulan, itu setuju untuk meningkatkan tunjangan harian dan memberikan bantuan sosial kepada sebagian besar pekerja negara, yang secara efektif menggandakan gaji bulanan yang dibawa pulang—menjadi hanya USD200.
Tetapi dengan harga makanan melonjak sebelas kali lipat dan banyak restoran dan bahkan penyedia layanan mengenakan biaya dalam dolar, tanda damai belum memuaskan sekitar 150.000 pekerja sektor publik Lebanon.
“Tidak ada pegawai negeri yang mampu membeli sekilo daging atau ayam kecuali mungkin sebulan sekali. Hidup kami menjadi primitif, dan kami hanya membeli kebutuhan pokok,” kata Chaar.
Nawal Nasr, kepala asosiasi karyawan sektor publik, mengatakan para pekerja menuntut kenaikan gaji lima kali lipat dan bantuan dengan melonjaknya biaya pendidikan dan kesehatan, tetapi itu sulit karena memicu kekhawatiran inflasi yang tidak terkendali.
Sementara penerimaan negara menggelepar akibat pemungutan pajak dihentikan selama dua bulan karena karyawan mogok kerja.
Lihat Juga :