Gedung Putih: AS Akan Terus Membela Taiwan dari Ancaman China

WASHINGTON - Pemerintahan Joe Biden mengulangi dukungannya untuk Taiwan mempertahankan diri sebagai tanggapan atas apa yang disebutnya sebagai tindakan yang semakin provokatif oleh China terhadap pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu.

Kurt Campbell, seorang ajudan utama Gedung Putih untuk Indo-Pasifik, mengatakan bahwa Gedung Putih akan mencari hubungan yang lebih dalam dengan Taiwan dalam menghadapi apa yang disebutnya aktivitas militer China yang berpotensi mengganggu stabilitas di dekatnya.

Pernyataan ini datang ketika Beijing tetap marah atas kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi baru-baru ini ke Taiwan, yang dipandang China sebagai bagian dari wilayahnya.



Pasukan China bulan lalu memulai serangkaian latihan militer ekstensif di dekat Selat Taiwan yang dimulai setelah Pelosi meninggalkan Taipei setelah bertemu dengan pejabat Taiwan bersama anggota parlemen AS lainnya.



Kementerian Pertahanan Taiwan melaporkan rekor jumlah pesawat dan kapal angkatan laut China di laut dan wilayah udara sekitarnya dengan jet militer menerbangkan lebih dari 300 serangan mendadak di sekitar pulau itu.

"China telah bereaksi berlebihan, dan tindakannya terus provokatif, tidak stabil, dan belum pernah terjadi sebelumnya," kata Campbell.

“China meluncurkan rudal ke perairan sekitar Taiwan. China menyatakan zona eksklusi di sekitar Taiwan yang mengganggu lalu lintas sipil, udara, dan maritim,” imbuhnya seperti dikutip dari Newsweek, Sabtu (13/8/2022).

Campbell mengatakan China mengabaikan garis tengah yang telah lama berdiri memisahkan Taiwan dari China. Sebagai tanggapan, dia mengatakan Presiden Joe Biden mengarahkan USS Ronald Reagan untuk tetap ditempatkan di Laut Filipina, sebelah timur Taiwan.



AS memiliki hubungan yang rumit dengan Taiwan sejak Presiden Richard Nixon menjalin kembali hubungan dengan China yang dipimpin Komunis. Sejak pemulihan hubungan dengan Beijing, AS telah mengakui "satu China." Pada saat yang sama, AS telah mempertahankan hubungan tidak resmi dengan Taiwan, sementara tidak secara resmi menerima klaim China atas pulau itu.

Campbell mengatakan AS tetap berkomitmen pada kebijakan 'satu China' sambil terus memenuhi kewajibannya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Hubungan Taiwan tahun 1979, yang katanya termasuk mendukung pertahanan diri pulau itu.

"Kami menentang setiap perubahan sepihak terhadap status quo dari kedua belah pihak, dan kami tidak mendukung kemerdekaan Taiwan, dan kami berharap perbedaan lintas-Selat diselesaikan dengan cara damai," ucapnya.

Dalam beberapa hari mendatang, Campbell mengatakan Gedung Putih akan meluncurkan "roadmap ambisius untuk negosiasi perdagangan" dengan Taiwan. Konsisten dengan kebijakan satu China Amerika, pemerintahan Biden akan memperdalam hubungan dengan Taiwan termasuk melalui terus memajukan hubungan ekonomi dan perdagangan.



Kongres AS saat ini sedang mempertimbangkan Undang-Undang Kebijakan Taiwan tahun 2022, yang akan meningkatkan bantuan pertahanan untuk pulau itu. Pejabat China telah mengecam RUU tersebut sebagai pelanggaran kedaulatannya.

Pemerintah China minggu ini merilis sebuah makalah kebijakan utama yang memperdebatkan dengan kuat agar Taiwan dibawa di bawah kendali daratan, mengisyaratkan bahwa kekuatan mungkin diperlukan untuk membuat pulau itu jatuh.