Dijatuhi Sanksi China soal Taiwan, Nancy Pelosi Tertawa

WASHINGTON - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi menertawakan sanksi yang dijatuhkan China atas kunjungannya ke Taiwan.

Tak hanya Pelosi, sanksi China juga menargetkan keluarganya. "Siapa peduli?" kata Pelosi setelah tertawa ketika ditanya wartawan soal sanksi tersebut.

"Itu insidental bagi saya, tidak ada relevansinya sama sekali," katanya lagi pada Rabu, seperti dikutip Reuters, Kamis (11/8/2022).

Politisi Partai Demokrat Amerika itu mengatakan AS tidak dapat membiarkan China untuk menormalkan tingkat tekanan baru terhadap Taiwan yang ditegaskannya dengan latihan militer berhari-hari setelah kunjungannya ke pulau tersebut.



"Apa yang kami lihat dengan China adalah bahwa mereka mencoba membangun semacam normal baru. Dan kami tidak bisa membiarkan itu terjadi," kata Pelosi dalam konferensi pers dengan empat anggota DPR dari Partai Demokrat lainnya yang menemani tur Asia-nya.

"Kami pergi ke sana untuk memuji Taiwan. Kami pergi ke sana untuk menunjukkan persahabatan kami, untuk mengatakan China tidak bisa mengisolasi Taiwan," kata Pelosi.

Taiwan telah memerintah sendiri sejak 1949 atau setelah berakhirnya perang saudara China. Namun, Beijing sampai saat ini masih menganggap pulau itu bagian tak terpisahkan dari China dan bersumpah akan menundukannya dengan kekuatan militer jika perlu.

Sementara itu, China pada hari Rabu mengatakan bahwa pihaknya telah menyelesaikan berbagai misi di sekitar Taiwan, tetapi akan melanjutkan patroli rutin.

Anggota DPR Amerika Raja Krishnamoorthi mengatakan delegasi yang dipimpin Pelosi membahas tumpukan penjualan senjata yang tertunda ke Taiwan.

Dia dan rekannya di DPR, Gregory Meeks--Ketua Komite Urusan Luar Negeri--, mengatakan anggota Parlemen mengambil langkah untuk memindahkan kesepakatan semacam itu lebih cepat.

"Kami bermaksud untuk memenuhi semua kewajiban kami kepada semua mitra kami dan pihak lain yang mengandalkan kami untuk pasokan vital ini," kata Krishnamoorthi.

Meeks mengatakan komitenya sedang mengerjakan undang-undang yang akan membantu mempercepat perjanjian peralatan pertahanan.